TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akhirnya menyepakati pemberian bebas visa kunjungan singkat ke Indonesia untuk 30 negara. Sebelumnya, dalam rapat koordinasi yang digelar pagi ini di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diusulkan 25 negara yang bebas visa.

"Bebas visa ini adalah salah satu cara kita untuk meningkatkan wisatawan mancanegara sehingga menggenjot penerimaan devisa," kata Menteri Pariwisata Arief Yahya seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Senin, 16 Maret 2015.

Menurut Arief, pembebasan visa masuk ke Indonesia ini mencontoh sejumlah negara yang sudah sukses meningkatkan jumlah wisatawannya. Ia menyebutkan, Malaysia yang telah membebaskan visa masuk 144 negara dan Thailand dengan 56 negara bebas visa. "Posisi kita sekarang ada bebas visa 15 negara, dengan tambahan ini menjadi total 45 negara," katanya.

Pemerintah mengharapkan pembebasan visa ini bisa meningkatkan jumlah wisatawan sekitar satu juta orang. Arief menghitung, dengan rata-rata pengeluaran wisatawan sebesar US$ 1.200 per orang atau setara Rp 158,8 juta, maka dalam setahun ada tambahan pemasukan dari wisatawan asing sebanyak US$ 1 miliar atau setara Rp 13 triliun.

Arief menyebutkan, ketiga puluh negara yang akan dibebaskan kewajiban visanya adalah sebagian Asia, Eropa, Amerika Serikat, dan Timur Tengah. Untuk wilayah Asia-Pacific di antaranya Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Untuk negara-negara di Amerika, misalnya Kanada, Selandia Baru, dan Meksiko.

Dari wilayah Eropa, Timur Tengah, dan Afrika hampir semua negara. Ia menyebutkan di antaranya Rusia, Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, Italia, Spanyol, Swiss, Belgia, dan Swedia. Juga ada Austria, Denmark, Norwegia, Finlandia, Polandia, Hungaria, Ceko, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman, dan Afrika Selatan.

Ada pengecualian pembebasan visa bagi Australia. Alasannya, Negara Kangguru tersebut menerapkan universal visa. Menurut Arif, universal visa itu berlaku bagi setiap orang yang datang.

Arief memastikan, penambahan negara-negara yang bebas visa ke Indonesia ini akan dibarengi dengan kesiapan tata kelola pariwisata di dalam negeri. Malahan dengan peningkatan hingga 50 persen dari posisi saat ini, kapasitas pariwisata Tanah Air masih mencukupi. Rencananya, kebijakan ini akan berlaku pekan depan.

AYU PRIMA SANDI