TEMPO.CO, Jakarta: Sejumlah kalangan menilai ada empat tindakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang mencerminkan ia tidak serius memberantas korupsi. "Pertama, ia tidak bertindak tegas saat kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian. Padahal presiden harus berpihak kepada yang benar," kata Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Andi Mappetahang Fatwa di acara diskusi antikorupsi di Cafe Brewerkz, Jakarta, Ahad, 15 Maret 2015.
Tiga indikasi lain disebutkan oleh eks Penasihat KPK Abdullah Hehamahua. Yaitu, tak adanya perampingan kabinet--bahkan terlihat seperti bagi-bagi jatah partai. "Sekarang ada 34 menteri, ini berbeda dengan yang ia sampaikan waktu kampanye pemilihan umum presiden," ujar dia di perhelatan yang sama.
Soal Komisaris Jenderal Budi Gunawan juga menjadi tolok ukur ketidakseriusan Jokowi. Budi awalnya diusulkan Jokowi menjadi menteri. Tapi, usul itu batal karena KPK memberi peringatan akan potensi terjeratnya Budi sebagai tersangka korupsi.
"Tapi BG (Budi Gunawan) malah dipilih menjadi calon Kepala Kepolisian RI," ujar Abdullah. Tindakan Jokowi ini, yang menurut Abdullah, paling meruntuhkan nilai-nilai semangat pemberantasan korupsi pemerintahan Jokowi.
Kata Abdullah, ada satu lagi tindakan Jokowi yang disayangkan. Yaitu, menunjuk M. Prasetyo menjadi Jaksa Agung. Prasetyo merupakan kader Partai NasDem. Sebab, "Waktu kampanye bilangnya akan memilih yang profesional, kok yang dipilih orang partai," ujarnya.
MUHAMAD RIZKI
Berita terkait
KPK Tengah Telusuri Aliran Uang dalam Kasus Dugaan Proyek Fiktif di Telkomsigma
7 menit lalu
KPK tengah menelusuri aliran uang dalam kasus dugaan korupsi di anak usaha PT Telkom, Telkomsigma.
Baca SelengkapnyaKala Jokowi Menjadi Sopir Gubernur Jenderal Australia Keliling Kebun Raya Bogor
16 menit lalu
Jokowi menjadi sopir Gubernur Jenderal Australia David Hurley saat mengendarai mobil golf mengelilingi Kebun Raya Bogor
Baca SelengkapnyaTemui Jokowi, Ini Profil Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin
38 menit lalu
Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin bertemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 16 Mei 2024. Untuk apa?
Baca SelengkapnyaSurati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons
53 menit lalu
PP Muhammadiyah belum mendapatkan balasan surat dari Jomowi soal usulan mereka mengenai pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.
Baca SelengkapnyaJokowi Terima Lawatan Gubernur Jenderal Australia di Istana Bogor
54 menit lalu
Presiden Jokowi menyambut kunjungan kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 17 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaPerbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS
1 jam lalu
Jokowi resmi mengganti sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dengan sistem kelas rawat inap standar (KRIS). Apa perbedaannya?
Baca SelengkapnyaJokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong
1 jam lalu
Presiden Jokowi menyatakan Indonesia siap untuk melanjutkan kerja sama baik dengan Singapura.
Baca SelengkapnyaJokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini
2 jam lalu
Gubernur Jenderal Australia menjadikan pertemuan dengan Jokowi sebagai bagian rangkaian untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia.
Baca SelengkapnyaLHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?
5 jam lalu
KPK telah menjadwalkan pemanggilan eks Kepala Bea Cukai Purwakarta pekan depan untuk mengklarifikasi kejanggalan LHKPN.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Rumah Adik Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Setelah Sita 1 Rumah SYL
7 jam lalu
Nilai rumah mewah Syahrul Yasin Limpo yang disita KPK di Makassar tersebut diperkirakan sekitar Rp4,5 miliar.
Baca Selengkapnya