TEMPO Interaktif, Banda Aceh:Penandatanganan kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 15 Agustus mendatang, menurut Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Widodo AS, sangat diharapkan oleh masyarakat Aceh. "Kesepakatan itu merupakan satu pintu masuk yang membuka peluang lebih jauh untuk membangun Aceh lebih damai,"katanya usai mengikuti rapat dewan pengarah BRR, di Mapolda Aceh, Banda Aceh (08/08). Menurut Menteri Widodo, semua pihak harus bersyukur dengan kesepakatan damai itu, karena dalam membangun Aceh pasca tsunami dan konflik, diperlukan konsentrasi yang tinggi. "Orientasinya harus ke situ, membangun Aceh, sekaligus menciptakan damai,"ujarnya. Widodo berharap, semua pihak mau memberikan konstribusinya agar menjamin kesepakatan bisa terpenuhi dan juga kepatuhan semua pihak, agar dapat membangun Aceh ke depan. Menteri Widodo mengakui penyelesaian Aceh punya pengalaman yang panjang. Mulai dari masa jeda kemanusiaan, masa moratorium perdamaian (COHA) dan juga masa JSC, penyelesaian Aceh tak kunjung selesai. "Tetapi saat ini, semua pihak harus tulus untuk bisa mengimplementasikan kesepakatan damai tersebut. Kuncinya ada di situ,"katanya. Soal kondisi keamanan menjelang 15 Agustus? "Tidak ada apa-apa, gitu loo,"kata Menteri Widodo singkat. Adi Warsidi