Usut Kalbe, Suami Menteri Nila Diminta Nonaktif  

Reporter

Selasa, 3 Maret 2015 05:43 WIB

PT. Kalbe Farma Tbk. ANTARA/HO-Ari

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch Febri Hendri meminta suami Menteri Nila Moeloek, Farid Anfasa Moeloek, mengundurkan diri sementara dari jabatannya sebagai komisaris di PT Kalbe Farma." "Meskipun belum ada indikasi konflik kepentingan, sebaiknya dia nonaktif sampai proses investigasi selesai," kata Febri saat dihubungi Tempo, Senin, 2 Maret 2015.

Menurut Febri, langkah tersebut bertujuan menjaga obyektifitas dan integritas tim investigasi dari Kementerian Kesehatan. Sebelumnya, Nila menjamin tak ada konflik kepentingan dalam pengusutan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Kalbe Farma.

"Saya menjamin tidak akan ada konflik kepentingan. Suami saya sama sekali tidak mengurusi soal itu," kata Nila di Kantor Wakil Presiden, Senin, 2 Maret 2015. Jabatan suaminya di Kalbe, kata Nila, tak berhubungan langsung dengan proses pengawasan produksi cairan bius injeksi merek Buvanest Spinal.

Dua pekan lalu, dua pasien Rumah Sakit Siloam meninggal diduga karena suntikan obat bius Buvanest Spinal yang diproduksi Kalbe Farma. Belakangan diketahui obat tersebut tercampur dengan cairan asam tranexemat, yang berfungsi mencegah perdarahan. Ternyata label obat tidak sesuai dengan isi cairan.

Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan langsung menyelidiki kasus ini. BPOM menarik seluruh ampul dan izin produksi Buvanest. BPOM akan menyerahkan hasil investigasinya ke Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat.

Febri meminta BPOM melibatkan tim ahli independen dalam penyelidikan kasus ini. "Libatkan pihak luar yang kompeten supaya tak ada intervensi laporan hasil investigasi," katanya.

PUTRI ADITYOWATI

Berita terkait

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

2 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

3 hari lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi

5 hari lalu

Ragam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi

Novel Baswedan menilai dalam proses pemilihan Pansel KPK akan terlihat ada atau tidaknya keinginan Jokowi memberantas korupsi.

Baca Selengkapnya

Aktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah

5 hari lalu

Aktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah

Presiden Jokowi akan mengumumkan Pansel KPK bulan ini. Sejumlah aktivis antikorupsi memberi masukan, termasuk Novel Baswedan.

Baca Selengkapnya

ICW NIlai Komposisi Pansel KPK Rawan Konflik Kepentingan

5 hari lalu

ICW NIlai Komposisi Pansel KPK Rawan Konflik Kepentingan

ICW mengatakan Presiden Jokowi harus memastikan para anggota Pansel KPK nantinya tak memiliki konflik kepentingan dan intervensi keputusan.

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

10 hari lalu

Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

10 hari lalu

Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

ICW khawatir wacana penambahan nomenklatur kementerian membuat kabinet Prabowo menjadi sangat gemuk.

Baca Selengkapnya

61 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi pada 2021-2023, ICW: Lingkaran Setan Sejak Awal

10 hari lalu

61 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi pada 2021-2023, ICW: Lingkaran Setan Sejak Awal

Peneliti ICW mengatakan mayoritas modus korupsi itu berkaitan dengan suap-menyuap dan penyalahgunaan anggaran belanja daerah.

Baca Selengkapnya

ICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024

10 hari lalu

ICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024

ICW mengungkap beberapa kerentanan yang mungkin terjadi di Pilkada 2024. Berkaca dari pengalaman Pilpres.

Baca Selengkapnya

Peneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan

11 hari lalu

Peneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.

Baca Selengkapnya