CLAUDIA STOICESCU, Kandidat PhD University of Oxford (claudia.stoicescu@spi.ox.ac.uk)
*** PERNYATAAN Presiden Joko Widodo mengenai situasi “darurat narkotika nasional” yang mengarah pada keharusan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika didasarkan pada perhitungan statistik yang patut dipertanyakan. Jokowi, baru-baru ini, mengutip beberapa angka yang mengagumkan; Indonesia butuh merehabilitasi 4,5 juta warganya atas penggunaan narkotika secara illegal, dan 40 sampai 50 orang anak bangsa meninggal dunia setiap harinya karena sebab yang sama.
Jokowi berargumen untuk memerangi situasi “darurat” yang ditampilkan oleh angka-angka tersebut di atas dibutuhkan penerapan pendekatan tanpa-kompromi dan punitif. Hasilnya adalah bulan lalu ia memerintahkan agar enam pengedar narkotika yang telah divonis hukuman mati untuk dieksekusi oleh regu tembak. Ia juga berjanji akan menolak permohonan grasi 60 lebih terpidana mati lainnya.
Jokowi mengabaikan protes dari kelompok-kelompok pembela hak asasi manusia dan permohonan dari pemerintah Australia yang dua warga negaranya, yaitu Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, yang kasusnya dikenal dengan julukan Bali Nine, yang dalam waktu dekat akan menghadapi regu tembak. Padahal, upaya pemerintahan Jokowi untuk menunjukkan bahwa hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika sebagai suatu kebijakan yang berbasiskan bukti, gagal karena satu hal yang paling utama: bukti yang mendasari kebijakan tersebut.
Angka-angka yang dikutip oleh Jokowi didasarkan pada penelitian yang dilaksanakan dengan metode-metode yang perlu dipertanyakan secara ilmiah serta pengukuran yang tidak spesifik. Para penasihat pemerintah “memilih-milih” data yang tersedia untuk mendukung pernyataan “situasi darurat narkotika”, untuk akhirnya memberikan pembenaran pada kebijakan yang tidak efektif namun menguntungkan secara politis.
BERIKUTNYA: Dua 'Kesembronoan' Jokowi *) Versi lebih ringkas pendapatnya telah diterbitkan di Koran Tempo, Sabtu (28/1), dengan judul “Darurat Narkotik atau Darurat Data?” dan The Conversation.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
15 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
