TEMPO Interaktif, Jakarta:Administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menurut anggota komisi III dari Fraksi PKS, Al-Muzzamil Yusuf, selama ini kacau. "Pertanggungjawaban pekerjaan dewan menitik beratkan hanya pada soal subtansi pekerjaan. Kurang mempedulikan soal pertanggungjawaban administrasi,"kata Muzzamil di Jakarta (28/7).Muzzamil menuntut transparansi dana kunjungan kerja dewan. Sebelumnya, Djoko Edhi Abdurahman dari Fraksi PAN merasa keberatan dengan kunjungan kerja Komisi III yang membuat kwitansi perjalanan untuk 10 hari, padahal perjalanan hanya memakan waktu 4 hari.Senada dengan Muzzamil, Untung Wahono, ketua Fraksi PKS menyatakan banyak anggota dewan yang kurang mempedulikan soal administrasi. "Kebiasaan yang berlangsung,"ujarnya.Biaya kunjungan kerja tiap komisi untuk masa sidang ke empat sebesar Rp 427,887 juta. Tiap komisi mendapat jatah untuk mengunjungi dua daerah di masa reses. Muzzamil menyatakan kwitansi perjalanan dapat disesuaikan dengan lamanya kunjungan melalui Sekretariat Komisi. "Saya tak tahu bagaimana dengan anggota yang lain,"ujarnya. Sesuai dengan rekomendasi Fraksi PKS, menurut Muzzamil, setiap keberangkatan anggota ke daerahharus dapat dipertanggungjawabkan.Dari kwitansi perjalanan kunjungan kerja Muzzamil, biaya keberangkatan yang diperoleh sebesar Rp 6,284 juta. Berbeda dengan kwitansi perjalanan yang diperoleh Djoko Edhi dengan total Rp 13 juta untuk masa 10 hari.Yuliawati
Berita terkait
RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD
6 menit lalu
Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?
Baca SelengkapnyaDPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya
1 jam lalu
Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.
Baca SelengkapnyaKenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT
1 jam lalu
DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.
Baca SelengkapnyaRespons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif
2 jam lalu
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.
Baca SelengkapnyaSoal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan
2 jam lalu
Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.
Baca SelengkapnyaUsia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun
3 jam lalu
Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.
Baca SelengkapnyaTiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara
3 jam lalu
Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.
Baca SelengkapnyaDPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun
4 jam lalu
DPR berencana merevisi UU Polri. Apa saja poin perubahannya?
Baca SelengkapnyaKomisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok
5 jam lalu
Komisi X DPR akan meninjau kembali sejauh mana output study tour terhadap pengembangan pendidikan siswa usai kecelakaan bus SMK LIngga Kencana
Baca SelengkapnyaDraf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik
8 jam lalu
Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran
Baca SelengkapnyaRekomendasi
