Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Sekertaris Negara Pratikno saat melakukan konperensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, 18 Februari 2015. Presiden Jokowi membatalkan pelantikan Calon Kapolri Budi Gunawan dan mengajukan nama baru calon Kapolri Badrodin Haiti. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri, dan Kejaksaan Agung untuk bersinergi dan tidak mengedepankan ego sektoral. Menurut Jokowi, ketiga lembaga itu harus saling mendukung.
"Harus saling mendukung dan membangun public trust agar betul-betul apa yang dikehendaki masyarakat bisa dikerjakan," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Rabu, 25 Februari 2015.
Jokowi mengundang tiga pemimpin lembaga tersebut untuk terus berkoordinasi, berkonsolidasi, dan saling membantu agar penanganan pemberantasan korupsi dapat segera dilakukan dan ditingkatkan lagi.
"Terutama, saya sedikit pesan yang berkaitan dengan illegal logging, illegal fishing, dan illegal mining," kata Jokowi.
Jokowi pun meminta KPK serta memerintahkan Kejaksaan dan Kepolisian agar betul-betul serius menangani kasus korupsi. Namun, kata Jokowi, mereka juga memberikan prioritas kepada pencegahan korupsi. "Kalau betul itu tindakan menyimpang, tindak keras," katanya.
Pertemuan itu dimulai pukul 09.30 dan berlangsung sekitar 30 menit. Hadir dalam pertemuan itu adalah pelaksana tugas Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki, Jaksa Agung H.M. Prasetyo, dan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
8 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
