Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla usai melakukan konperensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, 18 Februari 2015. Presiden Jokowi membatalkan pelantikan Calon Kapolri Budi Gunawan dan mengajukan nama baru calon Kapolri Badrodin Haiti. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan alasan penarikan Duta Besar Indonesia untuk Brasil, Toto Riyanto, adalah karena sikap Brasil yang tidak lazim dalam memprotes eksekusi warganya yang terlibat kasus narkoba di Indonesia.
"Kalau menurut saya itu tata krama hubungan yang tidak lazim seperti itu," kata Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah seusai melakukan kunjungan kerja ke Banten, Senin, 23 Februari 2015.
Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan mengubah keputusan terkait eksekusi mati terpidana narkoba. Menurut Jokowi, protes yang dilancarkan beberapa pemimpin negara di dunia termasuk Brasil tidak akan mempengaruhi keputusan Indonesia. "Tidak, itu kedaulatan hukum dan politik kita."
Pemerintah Indonesia memprotes tindakan pemerintah Brasil yang tiba-tiba menunda penyerahan surat kepercayaan Dubes Indonesia untuk Brasi, Toto Riyanto.
Kementerian Luar Negeri RI telah memanggil Dubes Brasil untuk Indonesia pada 20 Februari untuk menyampaikan protes keras atas kejadian itu.
Indonesia juga telah memanggil pulang Dubes indonesia untuk Brasil Toto sampai jadwal baru penyerahan credentials dipastikan oleh pemerintahan Brasil.
Saat ini, seorang terpidana mati asal Brasil, Rodrigo Gularte, juga akan dieksekusi di Nusakambangan. Seorang lainnya yaitu, Marco Archer, telah dieksekusi. Keduanya terlibat penyelundupan narkoba.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
14 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
