Golkar Tolak Tawaran Jokowi, Posisi Kabinet Tak Untungkan

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Senin, 23 Februari 2015 06:53 WIB

Joko Widodo (kiri) bersama Ketum Golkar Aburizal Bakrie, beri keterangan pers seusai pertemuan tertutup empat mata, di Restoran Kuntskring paleijs, Jakarta, 14 Oktober 2014. Di pertemuan tersebut Jokowi menghormati keputusan Golkar, untuk tetap dalam Koalisi Merah Putih sebagai oposisi. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan pihaknya menolak tawaran Presiden Joko Widodo untuk mengisi kursi kabinet. Alasannya, posisi Menteri Jokowi tidak menguntungkan bagi Golkar. "Kami akan tetap berada di luar pemerintahan. Kami memilih fokus menyiapkan dan menaikkan elektabilitas partai di momen 2019," kata dia saat dihubungi Tempo, Ahad, 22 Februari 2015.

Bambang menceritakan pekan lalu Jokowi menawarkan jatah kursi menteri kepada tiga petinggi partai yang tergabung dalam koalisi merah putih. Tawaran itu disampaikan kepada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Jokowi juga menawarkan kepada Partai Gerindra melalui Ketua Umum Prabowo Subianto. "Belum tahu untuk posisi apa. Yang saya tahu, semuanya menolak. Golkar pun tidak tertarik," ujarnya.

Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat itu menerangkan penawaran kursi menteri dilakukan lantaran Jokowi akan me-reshuffle kabinetnya. Namun, Bambang belum tahu pasti menteri apa yang akan dicopot atau digantikan. "Kalau itu tanya ke Pak Jokowi, dong," tuturnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto mengaku tak tahu-menahu soal perombakan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Bambang malah meminta agar menanyakan kepada mereka yang telah ditawari masuk ke dalam pemerintahan oleh Jokowi.

"Kalau pemilihan menteri memang kewenangan penuh Presiden," kata Bambang saat dihubungi pada Ahad, 22 Februari 2015. "Kami belum mendengar kabar itu."

Sebelumnya, Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan Presiden Joko Widodo dikabarkan tengah mempersiapkan perombakan Kabinet Kerja. Perombakan ini dilakukan sebagai kompromi politik dan sarana untuk memfasilitasi kepentingan koalisi pendukung Jokowi setelah Budi Gunawan batal dilantik menjadi Kepala Kepolisian RI.

DEWI SUCI RAHAYU | MUHAMMAD MUHYIDDIN | FRANSISCO ROSARIANS

Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

6 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

7 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

8 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

9 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

9 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

11 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

15 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

16 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

17 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

17 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya