Presiden Jokowi (kanan) menyantap soto bersama (kiri ke kanan) Ketum PDIP Megawati, Ketua Umum PPP hasil muktamar Surabaya M. Romahurmuziy, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella di Soto Gading, Solo, Jateng, 14 Februari 2015. ANTARA/HO/Andika Betha
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto mengaku tak tahu-menahu soal perombakan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Bambang malah meminta agar menanyakan kepada mereka yang telah ditawari masuk ke dalam pemerintahan oleh Jokowi.
"Kalau pemilihan menteri memang kewenangan penuh Presiden," kata Bambang saat dihubungi pada Ahad, 22 Februari 2015. "Kami belum mendengar kabar itu."
Sebelumnya, Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan Presiden Joko Widodo dikabarkan tengah mempersiapkan perombakan Kabinet Kerja. Perombakan ini dilakukan sebagai kompromi politik dan sarana untuk memfasilitasi kepentingan koalisi pendukung Jokowi setelah Budi Gunawan batal dilantik menjadi Kepala Kepolisian RI.
"Semakin terdengar karena ada wacana pilihan Budi Gunawan akan menjadi wakil Kapolri atau masuk sebagai menteri Kabinet Kerja," kata Bambang dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu, 21 Februari 2015.
Menurut dia, kebenaran isu perombakan kabinet akan ditentukan dinamika internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam kurun satu bulan ke depan. Jika situasi makin panas, berarti Jokowi dan PDI Perjuangan gagal bersepakat. Tapi, jika PDIP kembali menyokong Jokowi, berarti wacana reshuffle kabinet akan terwujud.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
14 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
