TEMPO.CO, Pandeglang - Presiden Joko Widodo akan meresmikan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Senin, 23 Februari 2015.
"Pembentukan KEK Pariwisata Tanjung Lesung memang sudah berjalan, namun peresmiannya baru akan dilaksanakan besok oleh Presiden," kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang, Banten, Yahya Gunawan di Pandeglang, Ahad, 22 Februari 2015.
Menurut Yahya, Jokowi dijadwalkan berangkat dari Bogor pada jam 09.00 WIB dan langsung menuju lokasi peresmian di Kawasan Wisata Tanjung Lesung, Kecamatan Panimbang, Pandeglang. Jokowi akan menggunakan helikopter sedangkan pejabat lainnya lewat darat.
Yahya menyatakan persiapan untuk menyambut kedatangan Jokowi dan peresmian KEK Pariwisata Tanjung Lesung sudah matang. Jokowi direncanakan berada di Kabupaten Pandeglang selama dua jam.
"Semua acara diatur oleh panitia pusat, kita di daerah hanya membantu saja dan terlibat dalam pengamanan ring tiga," ujarnya.
Yahya menyatakan Dishubkominfo lebih fokus pada kelancaran jalan agar perjalanan para undangan tidak terganggu. Menurut dia, Plt Gubernur Banten Rano Karno dan Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi dijadwalkan mendamping Jokowi selama kunjungan kerja di Banten.
Menurut Yahya, setelah dari Tanjung Lesung, Pandeglang, Jokowi akan berkunjung ke Kabupaten Lebak.
KEK Pariwisata Tanjung Lesung dibangun di Kawasan Wisata Pantai Lesung, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. KEK pariwisata tersebut meliputi Kecamatan Sobang dan Kecamatan Panimbang. Nantinya, Kawasan Wisata Tanjung Lesung menjadi Desain Induk Pariwisata Kota Air Tahun 2020 seperti di Venesia, Italia.
Kawasan Tanjung Lesung merupakan obyek wisata andalan Provinsi Banten, di samping objek wisata lainnya seperti Pantai Carita. Kawasan itu memiliki "culture heritage" karena lokasinya dekat dengan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Gunung Anak Krakatau dan Pulau Umang.
KEK Pariwisata itu akan dibangun di area seluas 1.300 hektare, di dalamnya akan dibangun berbagai sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan, termasuk hotel dengan berbagai kelas, Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata dan sarana pendukung lainnya.
ANTARA
Berita terkait
Luhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan, Siapa yang Dimaksud?
24 menit lalu
Luhut menyebut istilah toxic saat berpesan kepada Prabowo Subianto tentang pemerintahan mendatang. Siapa yang dimaksud Luhut?
Baca SelengkapnyaPasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan
15 jam lalu
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaApa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?
18 jam lalu
Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.
Baca SelengkapnyaMicrosoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?
22 jam lalu
Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?
Baca SelengkapnyaTimnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea
1 hari lalu
Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.
Baca SelengkapnyaSekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati
1 hari lalu
Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.
Baca SelengkapnyaPengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem
1 hari lalu
Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.
Baca SelengkapnyaJokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti
1 hari lalu
Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,
Baca SelengkapnyaMembedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru
1 hari lalu
Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.
Baca SelengkapnyaRelawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres
1 hari lalu
Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.
Baca Selengkapnya