TEMPO Interaktif, Jakarta:Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) pemberantasan terorisme harus demokratis, transparan dan melibatkan masyarakat. Hal itu dikatakan Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono dalam seminar bertajuk “RUU Pemberantasan Terorisme” di Hotel Borobudur Jakrta, Senin (1/4). Menurut Bambang, Indonesia memerlukan UU tersebut sebagai alat kendali dan landasan yang efektif untuk menangkal dan mencegah terorisme. UU Antiterorisme diharapkan mampu menghilangkan akar penyebab terorisme tingkat nasional dan internasional. UU itu juga sebagai deteksi dini bagi pihak kepolisian, intelijen dan masyarakat untuk mengantisipasi terorisme. Bambang menambahkan, undang-undang itu harus merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya, serta konvensi internasional. “Kita harus merumuskan sesuai dengan kepentingan nasional,” paparnya. Indonesia, lanjut dia, tidak menerima labelisasi terorisme terhadap etnis, agama, dan komunitas lainnya. Di sisi lain, memerangi terorisme merupakan kewajiban internasional bagi Indonesia. Untuk memberantas terorisme, kata Menko Polkam, diperlukan kerjasama internasional yang berdasarkan pada resolusi PBB, sehingga tidak ada pendiktean atau skenario asing. (Hilman Hilmansyah – Tempo News Room)
Berita terkait
Catat Ini Penempatan Hotel Jemaah Haji Indonesia di Makkah dan Madinah
7 menit lalu
Penempatan akomodasi jemaah haji Indonesia di Madinah berada pada wilayah Markaziyah Syimaliyah, Markaziyah Gharbiyah, dan Markaziyah Janubiyah.
Baca SelengkapnyaWaskita Karya jadi Anak Usaha Hutama Karya per September 2024, Begini Penjelasan Stafsus Erick Thohir
8 menit lalu
Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga berharap konsolidasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dengan PT Hutama Karya (HK) akan rampung per September 2024.
Baca SelengkapnyaBukan Bata, Ini Kisah Pilu Bung Hatta Gagal Dapatkan Sepatu Merek Ini hingga Meninggal
11 menit lalu
Bung Hatta sejak lama mengidamkan sepatu merek Bally. Namun, keinginannya tersebut tidak pernah terealisasi sampai ia meninggal.
Baca SelengkapnyaAmnesty International Indonesia Desak Polisi Bebaskan Pelajar Nabire yang Ditangkap Usai Perayaan Kelulusan
16 menit lalu
Amnesty International Indonesia juga mendesak pemerintah, untuk memastikan hak-hak dasar seluruh individu di Tanah Papua.
Baca SelengkapnyaPenambahan Kursi Kabinet Jadi 41 Menteri Disebut Cuma Habiskan Anggaran
19 menit lalu
Sudah ada aturan yang mengatur bahwa maksimal jumlah yang ditetapkan ialah 34 menteri dan kementerian.
Baca SelengkapnyaRamai-ramai Ingatkan Prabowo soal Ini Jika Ingin Tambah Kementerian
20 menit lalu
Rencana Prabowo menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 menuai respons dari sejumlah kalangan. Mereka ingatkan Prabowo soal ini.
Baca SelengkapnyaInfo Terkini Gempa M5,1 di Laut Guncang Bali dan NTB, Tidak Berpotensi Tsunami
31 menit lalu
Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas deformasi batuan di dalam lempeng.
Baca SelengkapnyaApa Kata Presiden Jokowi dan Gibran soal Presidential Club yang Ingin Dibentuk Prabowo?
32 menit lalu
Presiden Jokowi dan putra sulungnya yang juga Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, menyambut baik pembentukan presidential club.
Baca SelengkapnyaKenalkan Selokan Legendaris Van Der Wijck, Sleman Terbitkan Prangko Khusus
34 menit lalu
Selokan Van Der Wijck berperan penting menjamin irigasi di Sleman, Yigyakarta. Dibuat pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono VIII berkuasa.
Baca SelengkapnyaPrabowo Tambah 40 Kementerian, Kata Pakar Hukum hingga Wapres Ma'ruf Amin
34 menit lalu
Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut berencana menambah jumlah kementerian di kabinetnya menjadi 40.
Baca Selengkapnya
