TEMPO.CO, Jakarta - Relawan pendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Partisipasi Indonesia mengatakan kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI membantu mereka melihat kekuatan politik dan sosial yang ada di tengah masyarakat.

"Siapa yang mendukung, siapa yang menentang, siapa yang plinplan. Siapa yang mau perubahan, siapa yang serius dalam agenda rakyat dan pemberantasan korupsi. Semuanya menjadi jelas," ujar Ketua Umum Ormas Projo, Budi Arie Setiadi, dalam keterangan tertulis, Jumat, 20 Februari 2015.

Budi mengatakan polemik penetapan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Kepolisian yang kemudian diganti dengan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti mendorong orang untuk bersikap lebih jelas terhadap pemerintahan Jokowi. Kualitas dukungan dari DPR dan partai-partai, Budi berujar, juga jelas terbaca.

Budi mengatakan dinamika dukungan terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla masih akan terus terjadi dalam beberapa waktu mendatang. Sebab, pembatalan pengangkatan Budi Gunawan masih harus melalui proses politik melalui persetujuan DPR. "Konflik belum sepenuhnya berakhir karena konsolidasi kekuasaan juga belum tuntas," ujar Budi.

Menanggapi kemungkinan adanya dinamika yang lain, Hilmar Farid dari Seknas Jokowi mengatakan para pendukung Jokowi-JK tetap solid. Menurut dia, perbedaan pendapat di kalangan relawan terhadap keputusan Jokowi dalam beberapa kali pertemuan merupakan hal wajar. "Sikap kami tetap sama, mendukung Jokowi-JK menjalankan Nawa Cita," kata Hilmar.

Presiden Joko Widodo mengajukan Wakapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai penggantinya Budi Gunawan. Selain itu, Jokowi juga memberhentikan dua pimpinan KPK yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Jokowi juga menunjuk tiga nama untuk mengisi posisi pimpinan KPK, yaitu Deputi Pencegahan KPK Johan Budi Sapto Pribowo, Guru Besar UI Indriyanto Seno Adji, dan mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki.

IRA GUSLINA SUFA