TEMPO.CO, Jakarta- Tim 9 mengeluarkan tujuh rekomendasi terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Poin utama dari rekomendasi tersebut adalah membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI.
"Tim tetap pada rekomendasi awal meminta Presiden Jokowi tidak melantik Budi Gunawan meski status tersangka telah dihapus," kata Ketua Tim 9, Syafii Maarif, di Maarif Institute, Jalan Tebet Dalam, Jakarta Selatan, Selasa, 17 Februari 2015.
Poin kedua, kata Syariif, Tim 9 meminta Budi Gunawan untuk mengundurkan diri pencalonan Kapolri. Alasannya demi alasan bangsa. "Poin ketiga kami meminta Jokowi segera memproses calon baru," kata mantan Ketua PP Muhammadiyah tersebut.
Pertimbangannya, menurut pria yang akrab disapa Buya itu demi menjaga soliditas dan independensi Kepolisian. "Jadi Kapolri baru bisa bersinergi dengan lembaga hukum lainnya," ucap Syariif.
Di poin keempat, Tim 9 mengharapkan Jokowi turun tangan dalam menangani masalah yang tengah menimpa Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebab pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim.
"Sejumlah penyidik dan pegawainya ditersangkakan atau terancam ditersangkakan," kata Syariif yang didampingi empat anggota Tim 9 lainnya, di antaranya, Oegroseno, Imam Prasodjo, Bambang Widodo Umar, dan Hikmahanto Juwana.
Poin selanjutnya, kata Syafii, Tim 9 merasa perlu memberikan masukan kepada presiden karena adanya persepsi negatif atas penetapan tersangka Samad dan Bambang serta penyidik KPK oleh Kepolisian. "Didasarkan kasus-kasus lama dan terkesan tidak substansial."
Tim 9, menurut Syafii, juga merasa khawatir wibawa presiden merosot karena adanya kriminalisasi yang terus berlangsung. Padahal, kata dia, presiden secara tegas meminta Kepolisian meminta menghentikan kasus yang menjerat pimpinan KPK pada 25 Januari 2015 di Istana Negara.
Terakhir, Jokowi perlu memastikan komisi antikorupsi menjalankan fungsi secara efektif sesuai Undang Undang KPK. Sehingga, menurut Syafii, tidak terjadi pelemahan. "Sebagaimana ditegaskan dalam Nawa Cita," ucap dia.
SINGGIH SOARES
Berita terkait
Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun
44 menit lalu
Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.
Baca SelengkapnyaKhawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak
1 jam lalu
Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.
Baca SelengkapnyaDapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut
2 jam lalu
Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.
Baca SelengkapnyaRespons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden
3 jam lalu
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.
Baca SelengkapnyaRumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
4 jam lalu
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
Baca SelengkapnyaPengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK
4 jam lalu
Bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean disebut butuh waktu untuk beristirahat usai dilaporkan ke KPK
Baca SelengkapnyaKritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno
5 jam lalu
Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas
Baca SelengkapnyaIstri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK
7 jam lalu
KPK menjadwalkan pemanggilan Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean, untuk memberikan klarifikasi soal kejanggalan LHKPN
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI
9 jam lalu
Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.
Baca Selengkapnya9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK
10 jam lalu
Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.
Baca Selengkapnya