TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim 9, Syafii Maarif, meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil keputusan terkait dengan nasib calon kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Jokowi, kata Syafii, harus berani mengambil risiko.
"Seharusnya cepat dong. Pemimpin itu berani ambil resiko," kata pria yang akrab disapa Buya itu di Maarif Institute, Jalan Tebet Barat Dalam, Jakarta Selatan, Selasa, 17 Februari 2015.
Jokowi, menurut Syafii, harus seperti rajawali, bukan kelelawar. "Kelelawar itu siang matanya redup, kalau rajawali itu tajam," kata mantan Ketua PP Muhamadiyah itu. "Jadilah rajawali jangan meniru kelelawar."
Kemarin, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima gugatan Budi Gunawan. Mantan ajudan presiden kelima Megawati Soekarnoputri itu mengugat Komisi Pemberantasan Korupsi atas penetapannya sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap.
Namun, Jokowi belum juga mengambil keputusan. Syariif mengatakan dia tidak tahu apakah mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan melantik Budi Gunawan atau tidak. "Saya tidak tahu yang menentukan dia. Saya ini apalah," ucap Syariif.
Saat ini, Tim 9 tengah melakukan rapat tertutup di Maarif Institute. Anggota Tim 9 yang baru hadir antara lain Oegroseno, Imam Prasodjo, Bambang Widodo Umar, dan Hikmahanto Juwono. "Kami akan merumuskan. Tapi intinya tidak akan banyak beda dengan sebelumnya," katanya.
SINGGIH SOARES
Berita terkait
Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan
1 jam lalu
Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.
Baca SelengkapnyaSistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional
1 jam lalu
BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?
2 jam lalu
BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM
6 jam lalu
Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.
Baca SelengkapnyaLuhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun
15 jam lalu
Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.
Baca SelengkapnyaKhawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak
16 jam lalu
Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.
Baca SelengkapnyaDapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut
16 jam lalu
Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.
Baca SelengkapnyaRespons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden
18 jam lalu
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.
Baca SelengkapnyaRumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
18 jam lalu
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
Baca SelengkapnyaKritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno
20 jam lalu
Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas
Baca Selengkapnya