Jokowi Telepon Ketua DPR, Bicarakan Apa?

Reporter

Jumat, 13 Februari 2015 16:08 WIB

Presiden Joko Widodo bersalaman dengan Pimpinan DPR, Setya Novanto saat berkunjung ke Istana Merdeka, Jakarta, 2 Februari 2015. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengakui sudah ditelepon Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Namun, menurut dia, dalam pembicaraan itu Jokowi tak secara spesifik membicarakan posisi Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal kepala Kepolisian Republik Indonesia.

"Hanya membicarakan hal-hal biasa soal agenda yang memang perlu diselesaikan dalam waktu dekat," kata Setya di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat, 13 Februari 2015.


Setya mengatakan salah satu materi yang dibahas Jokowi adalah soal pembahasan APBN Perubahan yang akan diketok paripurna DPR hari ini. Masalah lain soal perkembangan pembahasan revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah.

Sedangkan mengenai pergantian Kapolri, DPR menurut Setya menyerahkan sepenuhnya pada Presiden. "Soal Kapolri itu wilayah Presiden, apa melantik atau tidak," ujar Setya.

Komunikasi lewat telepon dengan Jokowi menurut Setya merupakan sesuatu yang wajar. Hal itu menunjukkan hubungan yang baik antara DPR dan Presiden.

Sebelumnya, anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Gerindra, Desmond J. Mahesa, mengatakan Jokowi telah memberi tahu pimpinan DPR tentang pembatalan pelantikan Budi Gunawan. Setya pun telah menyampaikan informasi Presiden itu pada pimpinan Komisi Hukum DPR yang diwakili Benny Kabur Harman.

Jokowi sendiri dikabarkan akan mengumumkan pembatalan Budi hari ini. Pengumuman itu kemungkinan disampaikan di Istana Bogor atau di sela kunjungan Jokowi ke Solo, Jawa Tengah. Jokowi tengah menyiapkan beberapa alternatif nama pengganti Budi Gunawan, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

IRA GUSLINA SUFA

Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

5 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

6 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

7 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

8 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

8 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

8 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

8 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

9 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

10 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

13 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya