Massa Koalisi Rakyat Tidak Jelas, menggelar aksinya di depan Istana Gedung Agung Yogyakarta, 8 Februari 2015. Mereka juga menyerukan kepada Jokowi untuk memberhentikan Kabareskrim yang dinilai telah melakukan pelanggaran HAM dan mengecam kriminalisasi komisioner KPK. TEMPO/Suryo Wibowo
TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum memberikan kepastian soal pergantian calon kepala Polri, termasuk nasib Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Dia mengatakan proses pengambilan keputusan sedang berjalan.
"Secepatnya," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, 13 Februari 2015. "Prosesnya sudah berjalan, tapi akan saya sampaikan statement resmi secepatnya."
Menurut dia, alasan hingga hari ini masih belum mengumumkan siapa nama calon kepala Polri karena masih membutuhkan kalkulasi, pertimbangan politik dan hukum. "Ini perlu perhitungan yang lebih matang," ujarnya.
Jokowi mengatakan malah pencalonan kepala Polri ini rumit. "Karena menyangkut hal berkaitan dengan politik dan hukum yang semuanya harus dikalkulasi," ujarnya. "Kalau masalahnya cuma satu tidak bertumpuk, 1 x 24 jam sudah diputuskan."
Dia juga belum memastikan kapan keputusan soal calon Kapolri itu akan diumumkan. Termasuk lokasinya. Apalagi, siang nanti pukul 15.00 WIB, Jokowi akan bertolak ke Solo untuk menghadiri acara Partai Hanura.
Kunjungannya ke acara Partai Hanura nanti, kata dia, juga sebagai pertimbangan dalam memutus siapa calon Kapolri kelak atau masih mempertahankan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
15 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
