Jokowi Berpaling ke Proton, Wali Kota Solo Kecewa  

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Selasa, 10 Februari 2015 05:47 WIB

Walikota Solo Joko Widodo duduk di atas satu dari 9 mobil Esemka yang baru lulus uji emisi Termodinamika Motor dan Propulsi (BTMP) Serpong saat di depan Balaikota Solo, Jateng, (16/8). ANTARA/Andika Betha

TEMPO.CO, Surakarta - Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo mengaku kecewa dengan berlangsungnya kerja sama pembuatan mobil nasional yang menggandeng pabrikan asal Malaysia, Proton. Dia menganggap kerja keras dalam mempromosikan mobil Esemka beberapa tahun lalu sia-sia.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo yang saat itu masih menjadi Wali Kota Surakarta telah menyatakan komitmennya untuk mengembangkan mobil rakitan siswa sekolah menengah kejuruan itu. "Konsep produksi di semua lini juga telah disiapkan," katanya, Senin, 9 Februari 2015.

Bahkan Rudyatmo sempat berjuang sekuat tenaga agar mobil Esemka lulus uji emisi. "Saya mengemudikan mobil itu dari Solo menuju Jakarta," katanya. Pada saat itu, mobil tersebut dikemudikan bergantian oleh Rudyatmo dan Roy Suryo.

Dia justru menyarankan agar pemerintah bekerja sama dengan negara maju lain dalam mengembangkan mobil nasional. "Sekalian saja dengan Jepang atau Jerman," katanya. Menurut dia, negara-negara itu memiliki industri otomotif yang menggunakan teknologi terkini.

Rudyatmo merasa pesimistis Indonesia bisa mendapat keuntungan dalam bentuk alih teknologi. "Kalau dari Proton, yang mau diambil apanya?" kata Rudyatmo.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan tidak akan memberikan insentif khusus pada mobil yang akan diproduksi Proton dengan perusahaan milik mantan Kepala Badan Intelijen Negara A.M. Hendropriyono tersebut. "Ini sama seperti industri otomotif lain yang selama ini sudah berinvestasi di dalam negeri," kata Saleh di kantor Kementerian Perindustrian, Senin, 9 Februari 2015.

Karena itu, menurut Saleh, pemerintah tidak akan memberikan perlakuan khusus terhadap proyek produksi mobil Proton dengan perusahaan Hendropriyono itu. Pemerintah, menurut Saleh, tidak akan membeda-bedakan proyek mobil Hendropriyono dengan perusahaan otomotif lain yang sudah ada sebelumnya. "Semua berlaku sama," kata Saleh.

AHMAD RAFIQ

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

1 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

9 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

10 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

11 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

12 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

13 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

14 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

18 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

19 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

20 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya