Presiden RI Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengunjungi Museum Super Regalia dalam lawatannya ke Brunei Darussalam, 7 Februari 2015. Jokowi mengunjungi Brunei selepas kunjungannya dari Malaysia. Twitter.com/@IrianaJokowi
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo tiba dari kunjungan kenegaraan dari tiga negara pada Senin tengah malam. Pesawat kepresidenan yang membawa Jokowi mendarat di Bandar Udara Halim Perdanakusuma pada pukul 00.00.
Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana dijemput oleh Wakil Kepala Kepolisian Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. Jokowi dan Iriana turun dari pesawat disambut hujan gerimis. Ia pun langsung menyalami Badrodin yang sudah menjemputnya di bawah tangga pesawat.
Presiden mengatakan hasil kunjungan kenegaraan tersebut berkisar masalah perlindungan buruh, kerja sama ekonomi, dan perbatasan. "Yang berkaitan dengan Malaysia, pertama mengenai perlindungan buruh migran. Indonesia dan Malaysia sepakat pengiriman buruh harus melalui jalur resmi," kata Jokowi di Halim, Selasa, 10 Februari 2015.
Untuk Filipina, Jokowi mengatakan, Indonesia sepakat membangun kerja sama trilateral dengan Malaysia dan Filipina mengenai nelayan Bajo. "Nanti akan bertemu menteri luar negeri dengan menteri luar negeri," katanya.
Selain itu, Indonesia membahas mengenai batas lintas kontinen dengan Filipina. "Indonesia juga membahas mengenai narkoba. BNN dan Lemhanas juga tanda tangan masalah itu," katanya.
Jokowi didampingi juga oleh beberapa menteri dalam kunjungan kenegaraan tersebut. Beberapa menteri yang turut mendampingi adalah Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
13 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.