TEMPO.CO, Manila - Presiden Joko Widodo menyatakan keyakinannya untuk segera menyelesaikan konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri dalam waktu dekat. Konflik ini dipicu oleh pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri menggantikan Jenderal Sutarman.

Namun, pencalonan Budi Gunawan yang sudah disetujui DPR pada Januari lalu belum dilantik oleh Presiden Jokowi karena yang bersangkutan terjerat kasus suap dan gratifikasi. Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Hubungan antara KPK dan Polri pun menjadi tak harmonis.

Apalagi Badan Reserse Kriminal Polri "membalas KPK" dengan menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Penangkapan ini terkait dengan kasus keterangan palsu Bambang Widjojanto dalam sengketa pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, di Mahkamah Konstitusi. Pekan lalu, Bareskrim memeriksa Bambang Widjojanto.

Budi Gunawan dikenal sebagai mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri periode 2001-2004. Dia menjadi calon kepala Polri satu-satunya yang diajukan Jokowi ke DPR. "Saya tidak tersandera masa lalu, sehingga bisa memutuskannya," kata Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan masyarakat Indonesia di gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila, Filipina, seperti dikutip dari Antara, Senin, 9 Februari 2015

Jokowi mengakui penyelesaian masalah KPK-Polri memerlukan waktu lama karena berada di area politik dan hukum, sehingga kalau langsung diputuskan risikonya akan terlalu besar. "RAPBNP 2015 juga baru masuk dalam pembahasan di DPR sehingga banyak yang harus ditangani, namun insya Allah masalah KPK-Polri minggu ini selesai, hitung-hitungan saya minggu ini," ujarnya.

Hari ini, sidang praperadilan Budi Gunawan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Budi mengajukan praperadilan atas statusnya sebagai tersangka oleh KPK. Sidang dipimpin hakim tunggal Sarpin Rizaldi, yang dihadiri sejumlah sekelompok orang yang mengaku pendukung Budi Gunawan.

Dari Manila, Duta Besar RI untuk Filipina Johny Lumintang mengatakan sebagian WNI yang berada di negara itu adalah pelajar dan mahasiswa, tenaga perawat, dan rohaniwan.

Selain Ibu Negara Iriana Joko Widodo, tampak hadir dalam kegiatan itu antara lain Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Jalil, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anis Baswedan, Gubernur Lemhanas Budi Susilo Soepandji, Kepala BNN Komisaris Jenderal Anang Iskandar, dan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid.

ELIK S.