Jokowi Bicara Sidang Praperadilan Budi Gunawan

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Senin, 2 Februari 2015 12:22 WIB

Presiden Joko Widodo, menyapa warga saat kunjungan kerja di Desa Keras Wetan, Ngawi, Jatim, 31 Januari 2015. ANTARA/Siswowidodo

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo melakukan banyak manuver politik dalam menghadapi kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Republik Indonesia. Ia bertemu dengan Prabowo Subianto di Istana Bogor pada Kamis pekan lalu.

Jokowi bahkan mengungkapkan secara terbuka kepada Tim 9—para tokoh masyarakat yang ia kumpulkan untuk mencari masukan guna mengatasi kisruh pemilihan Kapolri. (Baca: Pro-Budi Gunawan Boleh Masuk Halaman Pengadilan)

Jumat, 30 Januari 2015, Tempo menemui Jokowi. Dengan rambut belah samping dan sedikit berantakan, Jokowi mengambil tempat duduk di ujung meja di salah satu ruangan Istana Merdeka, Jakarta.

Dia melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak disukai: berbicara tentang kisruh pengangkatan Kapolri, tekanan partai, dan Megawati Soekarnoputri. Meski tidak terdengar marah, dalam wawancara satu jam itu, ia menyuarakan ketidaksabarannya atas situasi kisruh yang dihadapinya. "Ini persoalan yang mudah, tapi menjadi sulit," ujarnya. (Baca: Kalla: Saya Kenal BG karena Dia Ajudan Bu Mega)

Menurut Jokowi, kegaduhan soal kasus Budi Gunawan malah lebih baik terjadi di awal ketimbang nanti. Jokowi juga menyatakan tidak mendapat tekanan dari mana pun ihwal ini. "Lihat saja, mana ada tekanan? Soal pencalonan Kepala Kepolisian, tekanannya di mana? Partai meminta (Budi) dilantik? Sampai sekarang apakah sudah saya lantik? Kan, belum," tuturnya.

Ketika ditanya, mengapa Jokowi mengajukan nama Budi ke DPR padahal publik meminta menarik pencalonannya setelah dijadikan tersangka oleh KPK? Jokowi menjawab dengan balik bertanya retorik, kalau memakai logika yang benar, apa yang harus dilakukan oleh Dewan setelah calon yang saya ajukan dijadikan tersangka?

Ketika Tempo menimpali bahwa ia berharap DPR menolak Budi, Jokowi menjawab, "Nah, kan. Logikanya, kan, harus seperti itu." (Baca: Praperadilan Budi Gunawan, Hindari Jalan Ampera)

Jokowi tidak menjawab secara tegas, apakah pelantikan Budi menunggu praperadilan selesai atau tidak. Jika hakim setuju penetapan Budi sebagai tersangka harus dibatalkan, Jokowi mengatakan, "Kita tunggu." Jadi, ada kemungkinan Budi tidak dilantik? "Ya, nanti kita lihat saja. Diputuskan saja belum, kok, pada grusa-grusu. Kita harus mengikuti proses hukum."

Wawancara lengkap dengan Presiden Joko Widodo bisa dibaca di majalah Tempo edisi terbaru terbit Senin, 2 Februari 2015.

TIM TEMPO






Baca berita lainnya:
Ini Daftar Calon Baru Kapolri di Tangan Kompolnas
Awas, Jejak Hakim Kasus Budi Gunawan Mencurigakan

Sidang Gugatan Budi Besok, Lonceng Kematian KPK?

Posisi Budi Gunawan Dinilai Mirip Calon Berzina

Berita terkait

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

42 menit lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

4 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

13 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

14 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

14 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

15 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

16 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

17 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

21 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

22 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya