Budi Waseso: Kasus Bambang KPK Lanjut

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Sabtu, 31 Januari 2015 06:41 WIB

Inspektur Jenderal Budi Waseso (kiri), selaku Kabareskrim, didampingi petinggi Komnas HAM terkait pemeriksaan kisruh KPK, di kantor Komnas HAM, Jakarta, 30 Januari 2015. Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta- Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar Kepolisian Inspektur Jenderal Budi Waseso memastikan akan tetap meneruskan pemeriksaan atas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto. "Lanjut," kata Budi singkat di gedung Komnas HAM, Jumat, 30 Januari 2015.

Meski begitu Budi tidak merinci kapan akan melakukan pemanggilan kembali pada Bambang. Kewenangan itu, kata Budi, ada pada penyidik. "Saya tak bisa memutuskan karena itu bukan wewenang saya," kata Budi. (Baca: 14 Saksi Budi Gunawan yang Mangkir dan Dalihnya)

Sementara itu, ketua tim penyidik yang menangani kasus Bambang, Kombes Daniel Tifaona juga enggan merinci pemanggilan kembali Bambang saat ditanya. "Yang ngomong biar Kabareskrim saja," kata Daniel yang juga turut diperiksa oleh Komnas HAM.

Budi dan Daniel diperiksa Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM pada pimpinan KPK. Meski ada dugaan pelanggaran HAM, Budi berujar tidak akan menghentikan kasus Bambang karena menurutnya semua prosedur penangkapan sudah sesuai KUHAP. (Baca:Soal Budi Gunawan, PDIP Beri Jokowi Deadline?)

Sebelumnya, Kontras melapor ke Komnas HAM ihwal penangkapan Bambang oleh Bareskrim. Bambang Widjojanto ditangkap Bareskrim saat mengantar anaknya ke sekolah di Depok. Mabes Polri menyebutkan Bambang ditangkap karena telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemberian keterangan palsu saat sidang di Mahkamah Konstitusi. (Baca: Mangkir dari KPK, Budi Gunawan Mau ke Mana?)

Bambang merasa, saat penangkapan, ia diperlakukan bak teroris atau pembunuh. Saat perjalanan dari Depok menuju kantor Bareskrim Mabes Polri, mulut Bambang sempat akan dilakban karena berbincang dengan putrinya, yang ikut dalam mobil polisi.

Bambang juga diintimidasi oleh tim Bareskrim dengan disebut telah banyak beperkara. Penangkapan Bambang dianggap janggal karena awalnya tidak diketahui Wakapolri Badrodin Haiti.

MOYANG KASIH DEWIMERDEKA

Topik terkait: KPK vs Polri | Budi Waseso | Budi Gunawan | Bambang Widjojanto

Berita Terpopuler:

Budi Waseso Diperiksa Komnas HAM Tiga Jam
Sindir Jokowi, NasDem: Kalau Bisa Diintervensi, Jangan Jadi Presiden

Diminta Mundur Tim Jokowi, Budi Gunawan Bereaksi
Kenapa Surya Paloh Ngotot Budi Gunawan Dilantik?

Terpopuler lainnya:
Terkuak, Siapa yang Menerbangkan Air Asia Maut
Kolesterol Tinggi Bisa Terjadi pada Usia Muda

Wanita Tewas karena Berjingkrak Kegirangan Dilamar
Dipenjara 21 Tahun Malah Dapat Duit Rp 75 Miliar

Gaji Rp 48 Juta, Camat DKI Minta Uang Lembur

Artis DPR Dilarang Show: Nurul Tegas, Desy Ngeles

Ilmuwan akan Kuak Misteri Danau Purba di Sulawesi

Berita terkait

Nurul Ghufron Mangkir dalam Sidang Etik Hari Ini, Dewas KPK: Padahal Sudah Sepakat Kemarin

18 menit lalu

Nurul Ghufron Mangkir dalam Sidang Etik Hari Ini, Dewas KPK: Padahal Sudah Sepakat Kemarin

Menurut Dewas KPK, surat permintaan penundaan ini adalah yang ketiga kalinya diajukan Nurul Ghufron selama menjalani proses sidang etik.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah dan Sita Rumah Syahrul Yasin Limpo di Kota Makassar

30 menit lalu

KPK Geledah dan Sita Rumah Syahrul Yasin Limpo di Kota Makassar

Ali Fikri mengatakan tim penyidik telah melakukan penggeledahan sekaligus penyitaan satu unit rumah milik Syahrul Yasin Limpo di Kota Makassar.

Baca Selengkapnya

Begini Respons Rektor IPB soal Kabar Namanya Masuk Penjaringan Calon Pansel KPK

1 jam lalu

Begini Respons Rektor IPB soal Kabar Namanya Masuk Penjaringan Calon Pansel KPK

Nama Arief muncul di antara sebelas calon anggota Pansel KPK yang beredar.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Irit Bicara Usai Diperiksa soal Auditor BPK Minta Rp12 Miliar Demi Opini WTP

1 jam lalu

Syahrul Yasin Limpo Irit Bicara Usai Diperiksa soal Auditor BPK Minta Rp12 Miliar Demi Opini WTP

BPK meminta keterangan Syahrul Yasin Limpo berkaitan kesaksian anak buahnya soal ada auditor BPK meminta uang agar Kementan dapat opini WTP

Baca Selengkapnya

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

2 jam lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

Kuasa hukum eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Luhut Simanjuntak, mengatakan kliennya akan memenuhi panggilan dari KPK itu untuk klarifikasi LHKPN.

Baca Selengkapnya

Ogah Komentar soal Hanan Supangkat, Syahrul Yasin Limpo: Sudah ya, Doain Saya

4 jam lalu

Ogah Komentar soal Hanan Supangkat, Syahrul Yasin Limpo: Sudah ya, Doain Saya

Syahrul Yasin Limpo enggan berkomentar soal hubungannya dengan CEO PT Mulia Knitting Factory sekaligus Wabendum NasDem Hanan Supangkat.

Baca Selengkapnya

Mobil Mercedes Benz Sprinter Disita KPK, Ini Kata Syahrul Yasin Limpo

4 jam lalu

Mobil Mercedes Benz Sprinter Disita KPK, Ini Kata Syahrul Yasin Limpo

Dalam kesempatan yang berbeda, kuasa hukum Syahrul Yasin Limpo, Djalamudin Koedoeboen, mengatakan belum mengetahui soal mobil yang disita KPK itu.

Baca Selengkapnya

KPK Tengah Telusuri Aliran Uang dalam Kasus Dugaan Proyek Fiktif di Telkomsigma

7 jam lalu

KPK Tengah Telusuri Aliran Uang dalam Kasus Dugaan Proyek Fiktif di Telkomsigma

KPK tengah menelusuri aliran uang dalam kasus dugaan korupsi di anak usaha PT Telkom, Telkomsigma.

Baca Selengkapnya

Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

7 jam lalu

Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

PP Muhammadiyah belum mendapatkan balasan surat dari Jomowi soal usulan mereka mengenai pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

12 jam lalu

LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

KPK telah menjadwalkan pemanggilan eks Kepala Bea Cukai Purwakarta pekan depan untuk mengklarifikasi kejanggalan LHKPN.

Baca Selengkapnya