Politikus PDIP, Hasto Kristiyanto, seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 23 Oktober 2014. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan partainya menyerahkan keputusan soal Kepala Kepolisian RI ke tangan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, partainya tak pernah menekan atau memberikan tenggat waktu pada Jokowi untuk melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan.
"Tak pernah kami kasih deadline, itu bertentangan dengan aturan negara. Kami menyerahkan keputusan di tangan Presiden dan PDIP akan menjadi penopang utama Jokowi dan JK," ujar Hasto di rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat, 30 Januari 2015. (Baca: Fadli Zon: Presiden Jokowi Diintervensi Partai)
Kabarnya, PDIP memberi tenggat waktu Jokowi untuk melantik Budi pada akhir pekan ini. Jika tidak, PDIP akan menarik dukungan. Jokowi menunda pelantikan itu lantaran Budi tengah tersangkut kasus dugaan korupsi yang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Sikap itu berseberangan dengan partai pendukungnya yang ingin segera melantik Kapolri. (Baca: Jokowi Jumpa Prabowo, Apa Reaksi Megawati?)
Perbedaan sikap itu membuat Jokowi menjajaki dukungan politik dari Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto. Seusai pertemuan pada Kamis siang, 29 Januari 2015, Prabowo secara tegas menyatakan dukungannya terhadap komitmen Jokowi untuk menjaga institusi KPK dan Polri sebagai penegak hukum.
Menurut Hasto, ada banyak kepentingan yang bermain di tengah kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian. "Ada kepentingan energi, minyak, senjata, dan lainnya," kata dia. Namun, ia tak menjelaskan lebih rinci siapa yang dimaksud. "Di situasi sekarang baiknya beri kesempatan pada Presiden untuk mengambil keputusan." (Baca: 2 Dalih Komjen Budi Gunawan Tolak Panggilan KPK)
Namun, Hasto menekankan, keputusan yang diambil Jokowi harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Hasto menolak berandai-andai apabila pada akhirnya Budi batal dilantik. Prinsipnya, kata Hasto, PDIP akan menjadi pendukung utama Jokowi dan JK.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
9 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
