TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Oce Madril, menilai 100 hari kerja pemerintahan Joko Widodo tergolong buruk atau kena rapor merah. Penyebab utamanya, pertama, Jokowi kurang terobosan, dan kedua, Jokowi kurang tegas.
"Tapi masih bisa diperbaiki selama Jokowi memiliki niat," ujar Oce ketika dihubungi Tempo, Rabu, 28 Januari 2015. Oce mengatakan, ada beberapa langkah yang bisa diambil Jokowi untuk memperbaiki rapor merah. (Baca: Diminta Jokowi Mundur, Budi Gunawan Menolak)
Soal terobosan misalnya, Jokowi bisa membuat kebijakan imunitas pimpinan KPK untuk mencegah kriminalisasi. Seleksi pimpinan KPK dalam waktu dekat, kata Oce, juga bisa dimanfaatkan Jokowi untuk memperbaiki rapor merahnya. (Baca: Menteri Tedjo, Jaya di Laut Gagal di Darat)
Caranya, dengan memastikan panitia seleksi bersikap independen serta menjaga proses seleksi berlangsung transparan. "Jokowi juga harus mulai bersikap tegas terhadap partai-partai pendukungnya. Kalau sekarang, masih terlihat ia mudah dikendalikan," ujar Oce. (Baca: Golkar Barter Lapindo dengan Budi Gunawan?)
Oce memaklumi memperbaiki rapor merah bukan perkara gampang. Tapi, selama ada niat, Oce yakin Jokowi bisa memperbaiki kinerjanya. (Baca juga: Pengacara Budi Gunawan Kini Incar Penyidik KPK)
ISTMAN M.P.
Topik terhangat:
Budi Gunawan | Bambang Widjojanto | Tabrakan Pondok Indah | AirAsia
Berita terpopuler lainnya:
Syahrini Pamer Foto Bersama Paris Hilton di Bali
Kemudi QZ8501 Rusak, Ini Jawaban AirAsia
Selalu Bilang Next, Ceu Popong Tegur Menteri Anies
Berita terkait
Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif
15 menit lalu
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.
Baca SelengkapnyaSeputar Jokowi Terima David Hurley di Istana Bogor: Dari Tanam Pohon hingga Jadi Sopir
2 jam lalu
Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley di Istana Bogor untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negar
Baca SelengkapnyaJokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat
3 jam lalu
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam keterangan pers usai pertemuan, menjelaskan, Jokowi dan Hurley misalnya mebahas upaya menggiatkan pengajaran bahasa di masing-masing negara.
Baca SelengkapnyaKronologi Bea Cukai Dituduh Gelapkan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh
3 jam lalu
Pengusaha Malaysia merasa kehilangan 9 mobil mewahnya yang ditahan Bea Cukai di Gudang Soewarna, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno-Hatta
Baca SelengkapnyaSistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Diubah Menjadi KRIS, Ketahui 12 Kriteria Layanannya
3 jam lalu
Jokowi ubah sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan menjadi KRIS. Beriku 12 kriteria layanan KRIS dan 4 layanan ini yang tidak berlaku untuk KRIS.
Baca SelengkapnyaMomen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar
4 jam lalu
Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.
Baca SelengkapnyaKala Jokowi Menjadi Sopir Gubernur Jenderal Australia Keliling Kebun Raya Bogor
5 jam lalu
Jokowi menjadi sopir Gubernur Jenderal Australia David Hurley saat mengendarai mobil golf mengelilingi Kebun Raya Bogor
Baca SelengkapnyaTemui Jokowi, Ini Profil Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin
5 jam lalu
Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin bertemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 16 Mei 2024. Untuk apa?
Baca SelengkapnyaJokowi Terima Lawatan Gubernur Jenderal Australia di Istana Bogor
5 jam lalu
Presiden Jokowi menyambut kunjungan kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 17 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaPerbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS
6 jam lalu
Jokowi resmi mengganti sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dengan sistem kelas rawat inap standar (KRIS). Apa perbedaannya?
Baca Selengkapnya