TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno berkomentar mengenai gerakan massa untuk penyelamatan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut dia, KPK akan kuat jika justru didukung oleh konstitusi yang berlaku. “Bukan dukungan rakyat yang enggak jelas itu,” ujar dia di Istana Negara, Sabtu lalu. Baca: Menteri Tedjo: KPK Didukung Rakyat Tak Jelas)

Ucapan Tedjo itu menanggapi massa dan tokoh pro-demokrasi pada Jumat lalu secara bergelombang berdatangan ke kantor komisi antirasuah di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka berkumpul untuk memberi dukungan setelah wakil ketua komisi itu, Bambang Widjojanto, ditangkap polisi pada pagi harinya.

Peneliti Cyrus Network Hasan Batupahat bereaksi atas pernyataan Menteri Polhukam. " Tedjo ngomong rakyat gak jelas, itu ( pendukung KPK ) yang milih Jokowi lho. Berarti yang milih Jokowi gak jelas?" ujarnya.

Direktur Pusaka Trisakti Fahmi Habsyi mengatakan pernyataan Tedjo berpotensi memanaskan situasi tegang antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri. Ia meminta Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengingatkan Tedjo Edhie. Sebelum menjadi menteri, Tedjo adalah politikus dari partai itu. “Saya harap Surya Paloh mengingatkan Menko Polhukam agar bisa jadi ‘pemadam kebakaran’ konflik saat ini,” kata Fahmi.

Juru bicara Partai Golkar, Tantowi Yahya, mengatakan masyarakat yang datang ke gedung KPK memiliki tujuan jelas, yaitu mendukung pemberantasan korupsi. “Saya rasa yang datang di KPK tokoh yang jelas, orang-orang yang memiliki pengikut,” kata Tantowi di Jakarta, kemarin. Dia meminta Presiden Joko Widodo untuk berkoordinasi dengan para menterinya agar berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan.

Menanggapi kecaman itu Tedjo Edhy menyatakan Indonesia adalah negara hukum, bukan negara opini. Hal ini disampaikan untuk menunjukan alasan pemerintah mengambil posisi pada prosedur dan hukum saat bersikap atas polemik Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian.

"Di dalam Negara Demokrasi tidak ada satu Lembaga pun yang merasa benar sendiri dan tidak bisa dikontrol maupun disentuh oleh hukum," kata Tedjo melalui Rilis, Ahad, 25 Januari 2015.

Ia menilai KPK dan Polri justru yang harus membuang jauh ego sektoral dalam polemik yang terjadi. Kedua lembaga harusnya lebih mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan ego masing-masing. (Baca: Ini Negara Hukum Bukan Opini)

DEWI SUCI RAHAYU M. MUHYIDDIN |INDRA WIJAYA

KPK vs Polri, Samad: Apa yang Jamin Saya Selamat

KPK Vs Polri: Ada Buaya Moncong Putih

Ganjar Anggap KPK Gegabah Terhadap Budi Gunawan

Kuatnya KPK Bikin Koruptor Khawatir,Lalu Bersatu