Presiden Jokowi (kanan) didampingi Setkab Andi Widjajanto (kiri) dan Menko Perekonomian Sofyan Jalil jelang pengumuman turunnya harga BBM di halaman Istana, Jakarta, 16 Januari 2015. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, mengatakan sikap Presiden Joko Widodo saat ini sangat mengecewakan. Penyebabnya, Jokowi tidak tegas mengambil sikap untuk menyelesaikan perseteruan Kepolisian RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi. (Baca: Jagoan Hukum ke Istana, Jokowi Bikin Tim Khusus?)
Haris menganggap Jokowi tidak pintar memainkan emosi publik menjadi sebuah kebijakan. Akibatnya, Jokowi kehilangan momentum dan kepercayaan rakyat. "Tugas dia seperti tukang cap, tukang stempel," kata dia dalam diskusi "Ada Apa dengan Jokowi" di Eatology Cafe, Jakarta Pusat, Ahad, 25 Januari 2015. (Baca: Sepeda Jokowi, 'Save KPK', dan Rakyat Tak Jelas)
Haris menjelaskan, pemain utama dalam kebijakan Jokowi adalah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, dan para petinggi partai pendukung Jokowi, seperti Partai Hanura dan Partai Kebangkitan Bangsa. (Baca: Ribut KPK, KontraS: Mega Jangan kayak Lagu Dangdut)
Lebih jauh Haris menjelaskan, saat ini mantan Gubernur DKI Jakarta itu ditekan oleh para petinggi partai yang mendukungnya dan oleh rakyat. Dampaknya, Jokowi tidak bisa membendung atau mengambil sikap tegas ihwal kasus Kepala Polri terpilih Komisaris Jenderal Budi Gunawan serta upaya pelemahan KPK. (Baca: 2 Sinyal Kasus Bambang KPK Direkayasa)
Jumat lalu, Jokowi menyatakan KPK dan Polri tidak boleh bergesekan dalam menjalankan tugas. Pernyataan itu dilontarkan untuk menanggapi penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Badan Reserse Kriminal Polri. Menurut Haris, pernyataan Jokowi ini menunjukkan kualitas Jokowi dalam menyelesaikan masalah. "Massa sudah bergerak, pernyataannya kok cuma itu? Dia tidak paham apa tidak berani?" (Baca: Penyidik Bareskrim Tersangkut Kasus Budi Gunawan?)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
14 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
