Rhoma Irama hibur warga dalam kampanye Prabowo Hatta di Alun Alun Tangerang, Banten, 13 Juni 2014. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO , Jakarta:Rhoma Irama geram dengan kelakuan para pembajak lagu di Indonesia. Selama 30 tahun menjalani karir sebagai pemusik, Rhoma menilai belum ada hukuman berat bagi para pembajak itu. (Baca : Siang Ini, Rhoma Irama Resmi Jadi Pejabat Negara)
Sampai saat ini, belum ada satu pembajak pun yang masuk penjara," kata Rhoma dalam acara pelantikan komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) di Kementerian Hukum dan HAM, Selasa, 20 Januari 2015. (Baca : Rhoma dan Ebiet Jadi Komisioner Hak Cipta)
Rhoma berharap ada sanksi berat bagi pembajak lagu agar para musisi tak lagi dirugikan. Ekonomi kreatif, kata Rhoma, seharusnya bisa menjadi industri besar yang menyumbang pendapatan bagi devisa negara. "Di sini sama sekali zero," ujar dia.
Sebagai komisioner LMKN, Rhoma berencana melakukan sosialisasi dan menjalin kerja sama dengan Kepolisian untuk menindak tegas para pembajak. Bila perlu, Rhoma ingin ada lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang khusus menangani pembajak.
LMKN adalah lembaga yang baru dibentuk untuk menjadi jembatan antara pencipta lagu atau pemilik hak terkait dengan para pengguna seperti perusahaan karaoke, restoran dan sebagainya. Setiap pengguna yang memanfaatkan lagu untuk kepentingan komersil, diwajibkan membayar royalti pada LMKN yang kemudian akan disalurkan pada pemegang hak cipta.
Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham Ahmad Ramli mengatakan pendapatan negara dari sektor musik setiap tahunnya mencapai Rp 5 triliun. Dari jumlah itu, hanya sedikit sekali yang menjadi hak para pencipta lagu.
LKMN, kata Ramli, akan memastikan para pengguna menyetor royalti pada pemegang hak cipta. "Kalau LMKN bisa memungut 5 persen saja dari total pendapatan di industri musik, para pencipta lagu bisa sejahtera," ujar Ramli.
