Saksi Budi Gunawan Dipanggil, KPK Gali Percaloan?  

Reporter

Selasa, 20 Januari 2015 20:00 WIB

Anggota DPR dari fraksi PDIP, Henry Yosodiningrat menyalami Komjen Budi Gunawan saat jeda dan sesi lobi pimpinan fraksi pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jombang - Wakil Kepala Kepolisian Resor Jombang Komisaris Sumardji tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa, 20 Januari 2015. Semula, Sumardji dijadwalkan diperiksa sebagai saksi kasus gratifikasi dengan tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Kepastian tidak hadirnya Sumardji dikatakan atasannya, Kepala Polres Jombang Ajun Komisaris Besar Akhmad Yusep Gunawan. "Memang (pemeriksaan) dijadwalkan hari ini, tapi tidak dapat dipenuhi karena beliau ada kegiatan yang sudah dijadwalkan sehingga tidak mungkin ditunda," kata Yusep. (Baca berita terkait: Budi Gunawan Tersangka, Wakapolres Diperiksa KPK.)

Yusep tak menjelaskan gamblang kegiatan apa yang sedang dijalani Sumardji hingga tak bisa memenuhi panggilan KPK. "Kegiatan yang sudah terjadwal sesuai perencanaan Polres Jombang," katanya.

Menurut Yusep, pihaknya sudah menyampaikan alasan ketidakhadiran itu ke KPK, dan Sumardji siap dipanggil kembali. "Mungkin bisa diagendakan lagi, menunggu dari KPK," katanya. Soal kaitan antara Sumardji dan kasus yang menjerat Budi Gunawan, Yusep enggan berkomentar. "Saya kurang tahu persis. Saya kira tidak ada hubungan khusus, tapi (hubungan) organisasi, dalam hal ini Kepolisian." (Baca: Badrodin Haiti Dapat Nasihat dari 8 Mantan Kapolri.)

Sumardji sendiri hari ini memang tidak terlihat di kantornya. Telepon genggam perwira polisi yang dekat dengan wartawan itu tidak diaktifkan. Sebelum menjabat sebagai Wakapolres Jombang, Sumardji lama bertugas sebagai perwira urusan Kepala Subseksi Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (Samsat) Manyar, Surabaya, pada 2008 hingga 2012.

Wakil Ketua KPK saat itu, M. Jasin, pernah melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Samsat Manyar pada 9 Oktober 2009 untuk mengecek praktek percaloan dalam pelayanan pembayaran pajak dan pembuatan surat tanda nomor kendaraan. (Baca: Badrodin Haiti Beri Lampu Hijau Polri Gugat KPK.)

Pada 2012, Sumardji menjadi Kepala Seksi Surat Tanda Nomor Kendaraan di Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur. Saat bertugas di Samsat Manyar, Surabaya, dan Kepolisian Daerah Jawa Timur, Sumardji masih berpangkat ajun komisaris.

Sumardji kemudian naik pangkat menjadi komisaris dan dipromosikan menjadi Wakapolres Jombang pada 2013. Pemanggilan KPK tersebut diduga terkait dengan peran Sumardji selama bertugas di Samsat Manyar, Surabaya, dan Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur. (Baca pula: Survei: Publik Dukung Jokowi Cari Kapolri Baru.)

ISHOMUDDIN



Berita Terpopuler:
Mahasiswi Berutang Rp 1 Miliar Dikenal Tertutup
Bob Sadino, Celana Pendek, dan Ajaran Agama
Tony Abbot Kirim Surat, Apa Reaksi Jokowi?
Keluarga Korban Air Asia Berebut Jadi Ahli Waris
Tolak Tawaran Jokowi, Sutarman Pilih Bertani


Advertising
Advertising

Berita terkait

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

12 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

15 jam lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

16 jam lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

17 jam lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

20 jam lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

21 jam lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

1 hari lalu

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

Polri akan memindakan puluhan ribu anggotanya ke IKN dalam empat tahap hingga 2040

Baca Selengkapnya

Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

2 hari lalu

Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

Peringatan Hari Buruh atau May Day ini juga akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia dengan melibatkan total ratusan ribu buruh.

Baca Selengkapnya

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

2 hari lalu

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

Pada 2023 terdapat 1.196 kasus judi online dengan jumlah tersangka 1.967, sedangkan di 2024 per April terdapat 792 kasus dan 1.158 tersangka.

Baca Selengkapnya