6 Manuver Surya Paloh Saat Kisruh Budi Gunawan

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Kamis, 15 Januari 2015 19:12 WIB

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh. ANTARA/Andika Wahyu
2. Mempersoalkan Momentum


Usai mengikuti rapat bersama Jokowi, Surya Paloh mempertanyakan momen penetapan Budi sebagai tersangka oleh KPK. Menurut dia, KPK seharusnya menyadari bahwa Budi sudah diajukan menjadi calon Kepala Polri sebelum ditetapkan menjadi tersangka. "Seharusnya KPK pun tahu kalau ini sudah masuk diusulkan presiden," kata Surya di Istana Negara, Rabu, 14 Januari 2015. (Baca: Surya Paloh: Jokowi dan Budi Gunawan Tak Nyaman)

Ia menilai jika momentumnya tepat, maka penetapan tersangka tidak akan menimbulkan polemik seperti yang saat ini terjadi. Surya mencontohkan mencari kesalahan seseorang memang mudah. Tapi, Surya menilai, pemerintah seharusnya berupaya untuk selalu menempatkan kepentingan yang lebih besar. "Meninggalkan kepentingan atau ego pribadi, korporasi, sektoral," katanya.

Surya mengaku tidak memberi saran pada Presiden mengenai calon Kepala Polri. Ia juga mengatakan Jokowi juga tak pernah meminta saran. Ia mengatakan keputusan Jokowi tidak dilakukan langsung karena Presiden harus memperhitungkan berbagai kepentingan. "Dia harus melihat dengan kepentingan yang lebih besar lagi dan bersikap lebih baik terhadap suatu kebijakan apapun," katanya. (Baca: 4 Risiko Budi Gunawan Jika Ngotot Jadi Kapolri)


3. Pertanyakan Langkah KPK

Surya mengatakan ia tetap pendukung pengajuan calon Kepala Polri oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Ia menyadari pengajuan ini akan memberikan implikasi tertentu pada pemerintah. "Bukan Budi Gunawan-nya. Tapi saya mendukung tatanan sistem ketatanegaraan kita. Bukan personel atau pribadi siapa pun," kata Surya di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 14 Januari 2015. (Baca: 3 Blunder Jokowi Pilih Komjen Budi Gunawan)

Ia mengakui pengajuan Budi dapat mengurangi kepercayaan masyarakat. Surya menilai pemerintah tak boleh selamanya mengeluarkan kebijakan yang populer. "Tapi itulah tugas pemerintah. Bukan hanya untuk merasa nyaman dengan mendapat dukungan terus-menerus pada pemikiran-pemikiran yang mendukung popularitas," ujarnya. (Baca: 4 Risiko Budi Gunawan Jika Ngotot Jadi Kapolri)

Mengenai penetapan Budi sebagai tersangka oleh KPK, Surya mengatakan, asas praduga tak bersalah harus terus dikedepankan. Ia juga tak menutup kemungkinan KPK dapat membuat kesalahan saat mengeluarkan keputusan. "Sama halnya lembaga KPK atau lembaga apa pun juga. Siapa yang bisa memastikan mereka tidak melakukan kesalahan dalam melakukan kebijakan dan keputusannya."

Berikutnya: 4. Minta Proses Hukum Budi Dipercepat


Advertising
Advertising

<!--more-->

4. Minta Proses Hukum Budi Dipercepat

Menurut Surya paloh, sebaiknya proses peradilan terhadap Budi Gunawan dipercepat supaya Presiden Jokowi dapat memberi putusan yang arif. Namun, kata Surya, proses politik yang terjadi di DPR juga harus dihargai. "Kedua proses tersebut harus terus berjalan, kita hormati dong," ujar Surya di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 15 Januari 2015. (Baca: DPR Setuju Budi Gunawan Jadi Kapolri)

Ia menegaskan Jokowi akan menunggu keputusan paripurna hari ini. Surya yakin Jokowi akan mengambil keputusan yang bijaksana. Ia mengaku memang diundang ke Istana bukan untuk membicarakan soal Kepala Polri, melainkan undangan makan siang. "Tadi juga tak diskus apa-apa dengan beliau," ujarnya. "Kalau memang presiden meminta pendapat akan saya sampaikan."

Pengajuan nama Budi menjadi calon tunggal Kepala Polri oleh Presiden Jokowi menuai pro dan kontra. Apalagi KPK mengumumkan Budi menjadi tersangka kasus dugaan rekening gendut saat menjabat Kepala Biro Kepala Pembinaan Karier di Mabes Polri. Kamis pagi, 15 Januari 2015, DPR menyetujui Budi sebagai calon Kepala Polri dalam sidang paripurna.

5. Membela Kompolnas dan DPR

Komisi Hukum DPR akhirnya menyetujui Budi Gunawan sebagai pengganti Kepala Polri Jenderal Sutarman yang masa jabatannya habis pada Oktober 2015. Mereka menyetujui bekas ajudan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri itu secara aklamasi untuk ditetapkan sebagai Kapolri. Dilantik atau tidaknya Budi menjadi Kepala Polri akan tergantung pada keputusan Presiden Jokowi.

Surya menekankan publik untuk tidak memberi stempel bahwa DPR salah saat menyetujui usulan Kapolri oleh Jokowi. Sebab, kata dia, apa yang dilakukan DPR tak melanggar konstitusi. Surya menyebut Komisi Kepolisian Nasional sebagai lembaga kompeten dalam merekomendasikan calon Kepala Polri. "Mereka sudah memberi penjelasan yang loud and clear," ujarnya. (Baca: DPR Setuju Budi Gunawan Jadi Kapolri)

Surya mengatakan meski Budi ditetapkan tersangka oleh KPK, publik tak bisa serta-merta menilainya bersalah. Menurut Surya perlu ada pembuktian di lembaga peradilan. Penetapan tersangka oleh KPK, menurut Surya terlalu mendadak. Padahal, proses di DPR terkait dengan pemilihan Kepala Polri sudah berlangsung. "Kita tunggu saja hasil paripurna," ujarnya.

Selanjutnya: 6. Dorong Jokowi Lantik Budi

<!--more-->


6. Dorong Jokowi Lantik Budi

Surya mengakui kondisi pencalonan Budi sebagai Kepala Polri ini ironis. Tapi ia mengatakan sebaiknya Presiden Joko Widodo tetap melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Sebabnya, proses politik di DPR sudah berjalan. "Masalahnya, dilantik atau tidak dilantik, kalau saya (jadi Jokowi), saya lantik," kata Surya di Istana Negara, Kamis, 15 Januari 2015.

Menurut Surya Paloh, dua proses, yakni proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi dan proses politik di DPR, tetap harus berjalan. Menurut Surya, sikap Jokowi masih sama, yakni menunggu hasil rapat paripurna di DPR. "Nanti beliau akan mengambil keputusan yang arif," ujarnya. Namun Surya yakin Jokowi bakal mengambil keputusan yang bijaksana. (Baca: Surya Paloh: Kalau Saya Jokowi, Budi Saya Lantik)

Surya mengatakan Jokowi dan Budi Gunawan tak nyaman dengan situasi pencalonan Kepala Polri yang terus diperdebatkan. Selain itu, kata Surya, Persepsi publik sudah rusak dengan dijadikannya Budi sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi di Mabes Polri. "Presiden pasti tak nyaman, Budi Gunawan tidak nyaman, saya pun tak nyaman," katanya.


ANANDA TERESIA | TIKA PRIMANDARI | BOBBY CHANDRA

Baca Berita Terpopuler
4 Risiko Budi Gunawan Jika Ngotot Jadi Kapolri
4 Aktor di Balik Blunder Pemilihan Budi Gunawan
SBY Copot Jabatan Tersangka, Kini Jokowi Malah...
Rekening Anak Budi Gunawan Bikin Heran KPK
Alasan Mabes Polri Kerahkan Pasukan ke KPK

Berita terkait

Dirjen Hortikultura Kementan Ungkap Ancaman Mutasi Jika Tak Penuhi Kebutuhan Partai NasDem

2 hari lalu

Dirjen Hortikultura Kementan Ungkap Ancaman Mutasi Jika Tak Penuhi Kebutuhan Partai NasDem

Dirjen Hortikultura Kementan, Prihasto Setyanto menjadi salah satu saksi dalam lanjutan sidang Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

NasDem: Dugaan Pergeseran Suara hingga Pertemuan Surya Paloh dengan Prabowo

7 hari lalu

NasDem: Dugaan Pergeseran Suara hingga Pertemuan Surya Paloh dengan Prabowo

Belakangan Partai NasDem tersoroti selama dinamika politik terutama saat Surya Paloh bertemu Prabowo

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

8 hari lalu

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

Prabowo diharapkan tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg, Hakim Arief Hidayat Bingung Tanda Tangan Surya Paloh Beda

14 hari lalu

Sidang Sengketa Pileg, Hakim Arief Hidayat Bingung Tanda Tangan Surya Paloh Beda

Hakim MK Arief Hidayat menyinggung tanda tangan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang berbeda di suratarie kuasa dan KTP.

Baca Selengkapnya

Tak Hadiri Pembubaran Timnas Amin, Surya Paloh Mengaku Tidak Tahu

14 hari lalu

Tak Hadiri Pembubaran Timnas Amin, Surya Paloh Mengaku Tidak Tahu

Surya Paloh tidak tampak dalam acara yang digelar di kediaman Anies di Lebak Bulus itu.

Baca Selengkapnya

Surya Paloh Tegaskan Dukungan ke Prabowo, Singgung Sportivitas NasDem

15 hari lalu

Surya Paloh Tegaskan Dukungan ke Prabowo, Singgung Sportivitas NasDem

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menegaskan posisi partainya yang mendukung pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya

Tim Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Bubar, Kilas Balik Gunakan Istilah Timnas AMIN

15 hari lalu

Tim Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Bubar, Kilas Balik Gunakan Istilah Timnas AMIN

Timnas Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) dibubarkan pada 30 April 2024. Kilas balik pembentukan dan siapa tokoh-tokohnya?

Baca Selengkapnya

Ini Postur Kabinet dari Zaman Soeharto sampai Jokowi, Bagaimana dengan Prabowo-Gibran?

15 hari lalu

Ini Postur Kabinet dari Zaman Soeharto sampai Jokowi, Bagaimana dengan Prabowo-Gibran?

Pengamat memperkirakan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran akan gemuk karena pasangan ini mencoba merangkul partai pesaing masuk dalam koalisi

Baca Selengkapnya

Rangkuman Serba-serbi Pembubaran Timnas AMIN

15 hari lalu

Rangkuman Serba-serbi Pembubaran Timnas AMIN

Timnas AMIN dibubarkan pada Selasa, 30 April 2024

Baca Selengkapnya

Beda Respons NasDem dan Anies soal Surya Paloh Absen di Pembubaran Timnas AMIN

16 hari lalu

Beda Respons NasDem dan Anies soal Surya Paloh Absen di Pembubaran Timnas AMIN

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh absen dalam acara pembubaran Timnas AMIN. Anies dan Sekjen Partai NasDem respons begini.

Baca Selengkapnya