Ibas: Tunda Pengangkatan Budi Gunawan Jadi Kapolri  

Reporter

Editor

Anton William

Kamis, 15 Januari 2015 12:52 WIB

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah (kedua kanan) memimpin rapat didampingi Ketua DPR, Setya Novanto (kedua kiri) dan Wakil Ketua, Agus Hermanto (kanan) dan Taufik Kurniawan (kiri) pada Rapat Paripurna Perdana Masa Sidang II Tahun 2014-2015 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 12 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono meminta Dewan Perwakilan Rakyat menunda persetujuan atas pengajuan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Menurut dia, rapat paripurna harus mempertimbangkan ulang usulan Komisi Hukum DPR yang menyetujui nama Budi Gunawan.

"Fraksi Partai Demokrat tetap mengusulkan penundaan persetujuan DPR RI untuk pengangkatan Komjen Polisi Budi Gunawan, meskipun Komisi III telah memutuskan menerima usulan pengangkatannya," kata Ibas dalam keterangan persnya, Kamis, 15 Januari 2015.

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini, Fraksi Partai Demokrat mempertimbangkan dua hal saat mengajukan penundaan ini. Pertama, pengangkatan Komjen Budi Gunawan yang berstatus tersangka sebagai Kapolri mencoreng sejarah Indonesia. "Karena untuk pertama kalinya presiden mengangkat seorang tersangka menjadi Kapolri," katanya.

Kedua, apabila Budi Gunawan dipaksakan menjadi Kapolri dengan status tersangka, Demokrat yakin Budi tidak akan mendapatkan kepercayaan rakyat. "Apalagi Polri juga dituntut untuk secara aktif menegakkan hukum, termasuk pemberantasan korupsi," katanya. (Baca: 4 Risiko Budi Gunawan Jika Ngotot Jadi Kapolri.)

Budi Gunawan diajukan Presiden Joko Widodo menjadi calon tunggal Kapolri. Selasa lalu, KPK mengumumkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan rekening gendut. KPK menyatakan telah menemukan dua alat bukti atas kasus dugaan korupsi yang terjadi saat Budi menduduki jabatan Kepala Biro Pembinaan Karier Polri. (Baca: DPR Setuju Budi Gunawan Jadi Kapolri.)

Kemarin, Komisi Hukum DPR meloloskan Budi Gunawan dalam uji kelayakan dan kepatutan. Keputusan itu dibuat Komisi Hukum secara aklamasi. Pagi ini, DPR menggelar sidang paripurna untuk memutuskan usulan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. (Baca juga: Jadi Tersangka, Budi Gunawan Menolak Mundur.)

MITRA TARIGAN

Terpopuler
Alasan Mabes Polri Kerahkan Pasukan ke KPK
Mabes Polri Benarkan Kerahkan Pasukan ke KPK
Rahasia Jokowi Mengatasi Kisruh Budi Gunawan
Mayra Hills, Pemilik Dada Terbesar di Dunia
Cara Gampang Jokowi 'Cut' Budi Gunawan

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

6 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya