TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah sedang menjajaki pertemuan formal dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai kelanjutan pertemuan informal yang sudah berlangsung empat kali di Helsinki, Finlandia. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, pertemuan formal baru akan dilakukan, jika Pemerintah RI dan GAM telah sama-sama menyetujui naskah kesepahaman yang akan dibahas pada pertemuan informal ke-lima pada 12 Juli di Helsinki. "Kalau itu sudah disetujui, maka tentu kita dapat melangkah selanjutnya untuk suatu pertemuan formal," kata Kalla kepada pers, usai acara peluncuran Standar Akuntansi Pemerintahan di kantor Wapres, Rabu (6/7). Ia berharap, DPR sebagai lembaga mendukung langkah pemerintah untuk melakukan pembicaraan damai dengan GAM ini. Karena hal itu juga merupakan hasil keputusan MPR yang di dalamnya terdapat DPR. "Bahwa ada satu-dua anggota DPR yang mempertanyakan, itu wajar-wajar saja. Tetapi DPR secara lembaga itu pasti mendukung upaya-upaya perdamaian," katanya. Menurut Kalla, langkah pembicaraan damai antara pemerintah RI dan GAM yang sedang dibangun tidak menimbulkan masalah politik di dalam negeri. "Karena apabila tidak ada penyelesaian damai, artinya perang habis-habisan lagi kan? Apakah ada diantara masyarakat yang ingin perang habis-habisan, tolong ditunjukkan siapa, apakah ada anggota DPR? Pasti tidak ada yang seperti itu," kata Kalla. Dimas Adityo