Presiden Jokowi mendapat ucapan selamat dari Ani Yudhoyono, usai dilantik sebagai Presiden RI ke-7, di GEdung DPR/MPR, Jakarta, Senin 20 Oktober 2104. AP/Mark Baker
TEMPO.CO,Jakarta - Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Zainal Arifin Mochtar mengatakan Presiden Joko Widodo bisa dipersepsikan sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat jika tetap memaksakan nama Budi Gunawan sebagai calon Kepala Kepolisian RI. Persepsinya buruk. "Sama-sama tidak menepati janji," kata Zainal saat dihubungi, Rabu, 14 Januari 2015. (Baca: 4 Risiko Budi Gunawan Jika Ngotot Jadi Kapolri.)
Menurut Zainal, selama masa kampanye, bahkan setelah dilantik, Jokowi kerap mengkampanyekan pemerintahan yang bersih. Pernyataan itu kini justru bertolak belakang dengan sikap Jokowi yang belum membatalkan pencalonan Budi sebagai Kapolri. Padahal saat ini Budi telah menyandang status tersangka. “Ini bisa jadi preseden buruk,” ujar Zainal. (Baca: DPR Setuju Budi Gunawan Jadi Kapolri )
Zainal mengatakan sebenarnya citra Jokowi dalam kaitan dengan pemerintahan yang bersih sudah tercoreng saat Jokowi menunjuk M. Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Citra ini semakin buruk karena Jokowi ngotot menunjuk polisi pemilik rekening gendut sebagai calon Kapolri. Keputusan Jokowi ini, menurut Zainal, juga telah memperluas kekecewaan di kalangan masyarakat. (Baca juga: Jadi Tersangka, Budi Gunawan Menolak Mundur )
KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. KPK mencium transaksi janggal pada rekening Budi. Dia diduga melanggar Pasal 12 a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11, atau Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
16 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
