Petisi Kapolri II, ICW Minta Jokowi Bijaksana

Reporter

Editor

Budi Riza

Selasa, 13 Januari 2015 06:00 WIB

Kantor ICW (Indonesia Corruption Watch) Jl. Kalibata Timur IV D No. 6, Jakarta. dok TEMPO/Arnold Simanjuntak

TEMPO.CO , Jakarta: Aktivis Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, membuat petisi online yang kedua kali untuk mendesak Presiden Joko Widodo berhati-hati dalam memilih calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

"Kami mengingatkan Presiden Jokowi bertindak hati-hati dan bijaksana dalam memilih calon Kapolri," kata Emerson dalam petisi onlinenya di situs change.org pada tanggal 12 Januari 2015 ini. (Baca: Politikus PPP Minta Fraksinya Dukung Budi Gunawan )

Ini berkaitan dengan pencalonan tunggal Budi Gunawan sebagai kapolri. Nama Budi Gunawan yang tercuat menjadi calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo menuai berbagai komentar dari berbagai kalangan termasuk aktivis Emerson Yuntho.

Budi yang menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian ini pernah menjadi ajudan presiden di era Presiden Megawati. Budi pun sempat menuai polemik setelah masuk dalam daftar perwira tinggi pemilik rekening gendut.
Berdasarkan laporan PPATK, Budi diketahui memiliki rekening senilai Rp 54 miliar dan melakukan transaksi di luar profilnya. (Baca: Jawaban Jokowi Soal Pilih Budi Gunawan tanpa KPK )

Pada petisi yang juga dibuat pada tanggal 12 Januari 2015 itu, Emerson meminta Jokowi tiga hal. Pertama, Emerson berharap Jokowi menunda menyerahkan nama calon Kapolri kepada DPR RI sebelum dilakukan pendalaman maupun investigasi mengenai rekam jejak para kandidat. Apalagi masa pensiun Jenderal Polisi Sutarman baru akan berakhir pada oktober 2015 nanti. (Baca: elisik Budi Gunawan, PKS Usulkan Panggil PPATK )

Lalu, Emerson pun meminta Jokowi melibatkan atau mengundang KPK dan PPATK maupun lembaga atau komisi negara lain seperti, Dirjen Pajak, Komnas HAM untuk memberikan masukan mengenai rekam jejak para calon Kapolri.

Terakhir, Emerson pun meminta Jokowi untuk membuka diri terhadap masukan dari semua pihak termasuk masyarakat dan media mengenai rekam jejak para calon Kapolri.

Pada petisinya yang kedua kali ini, hingga pukul 20.43, Emerson mendapat sebanyak 1.019 pendukung. Pada petisi pertamanya yang dirilis pada tanggal 10 Januari 2015, Emerson pun mengungkapkan hal yang masih berkaitan dengan Budi Gunawan, sang calon Kapolri baru.

Emerson meminta agar presiden Jokowi membatalkan pengusulan Budi menjadi calon Kapolri. Namun sayang petisi itu hanya sempat didukung sebanyak 200 orang saja.

MITRA TARIGAN






Berita lain
Hubble Tangkap Foto Terbaru Galaksi Andromeda
Monyet Juga Punya Kesadaran Diri?
Android Lollipop Ternyata Sepi Peminat
Invisibilia, Acara Radio tentang Psikologi Manusia
Lovejoy, Komet Hijau Paling Terang


Berita terkait

Polda Metro Jaya Selidiki Pertemuan Alexander Marwata dan Eks Kepala Bea Cukai Yogya, ICW: Keliru

9 hari lalu

Polda Metro Jaya Selidiki Pertemuan Alexander Marwata dan Eks Kepala Bea Cukai Yogya, ICW: Keliru

Peneliti ICW Diky Anandya mengatakan, pertemuan Alexander Marwata dan Eko Darmanto dilakukan dalam rangka aduan masyarakat pada Maret 2023.

Baca Selengkapnya

ICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor

19 hari lalu

ICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor

Sebanyak 240 narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin mendapat remisi Idul Fitri

Baca Selengkapnya

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

22 hari lalu

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.

Baca Selengkapnya

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

23 hari lalu

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?

Baca Selengkapnya

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

26 hari lalu

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?

Baca Selengkapnya

Wacana Peleburan KPK dengan Ombudsman, Apa Tanggapan ICW dan IM57+ Institute?

27 hari lalu

Wacana Peleburan KPK dengan Ombudsman, Apa Tanggapan ICW dan IM57+ Institute?

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut adanya kemungkinan KPK dan Ombudsman akan digabung.

Baca Selengkapnya

Korupsi di PT Timah Berlangsung Sejak 2015, ICW Heran Pejabat Daerah Seolah Tak Tahu

28 hari lalu

Korupsi di PT Timah Berlangsung Sejak 2015, ICW Heran Pejabat Daerah Seolah Tak Tahu

ICW meminta Kejaksaan Agung tak hanya mengejar pelaku secara personal, tapi korporasi dalam kasus korupsi di kawasan IUP PT Timah.

Baca Selengkapnya

Informasi OTT KPK Sering Bocor, Alexander Marwata: Tidak Pernah Terungkap

29 hari lalu

Informasi OTT KPK Sering Bocor, Alexander Marwata: Tidak Pernah Terungkap

Wakil Ketua KPK mengatakan, hanya orang-orang yang sial saja yang terkena OTT

Baca Selengkapnya

ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

29 hari lalu

ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

Peneliti ICW Kurni Ramadhana mengatakan rencana KPK bubar lalu gabung Ombudsman bukan isapan jempol, sudah dibahas di Bappenas.

Baca Selengkapnya

Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

33 hari lalu

Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan

Baca Selengkapnya