Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid, menghadiri serah terima jabatan di Kantor BNP2TKI, Jakarta, 28 November 2014. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki mafia yang ada di dalam institusinya. Nusron mengaku resah atas adanya fakta bahwa banyak warga negara Indonesia yang bisa menjadi tenaga kerja di negara embargo. (Baca: Era Jokowi, Pemulangan TKI Bermasalah Meningkat )
Saat ini Indonesia mengembargo pengiriman tenaga kerja di beberapa negara, khususnya yang rawan konflik seperti Mesir dan Suriah. "Di Mesir ada sampai dua ribuan, padahal tidak boleh. Bagaimana bisa (TKI) masuk kalau tidak ada pemalsuan dokumen?" kata Nusron di gedung KPK, Senin, 12 Januari 2014. (Baca: Pengakuan Mengerikan Meriance, TKW yang Disiksa )
Nusron tidak menutup kemungkinan ada orang dalam yang terlibat dalam memuluskan upaya tenaga kerja tersebut masuk ke negara terlarang. Salah satu modusnya adalah pemalsuan dokumen. Nusron mengatakan sudah berbicang dengan Deputi Bidang Pencegahan KPK untuk menutup lubang di BNP2TKI. (Baca: KBRI Minta Gaji Mariance Kabu Dibayar Penuh)
Menurut Nusron, perdagangan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri sudah pada tahap kritis yang harus diputus mata rantainya. Nusron menyebut bisnis gelap perdagangan tenaga kerja sangat menggiurkan sebab harga per orang mencapai US$ 5.000.
Selain itu, Nusron meminta KPK mengadakan pelatihan di BNP2TKI untuk membekali pegawainya kemampuan menghadapi permasalahan TKI. "Urusan TKI jangan berlarut-larut, harus cepat selesai."
