TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Irmawan, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tidak mempolitisasi dugaan kepemilikan rekening gendut calon Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan. (Baca: Kata Kompolnas Soal Rekening Gendut Budi Gunawan)
Menurut dia, informasi itu mestinya segera ditelusuri saat isu muncul ke permukaan dan tidak dipolitisasi untuk menjegal pencalonan seseorang. "Jangan gara-gara dia mau jadi Kapolri kemudian diopinikan yang enggak-enggak. Itu tidak betul," ujar Irmawan ketika dihubungi, Ahad, 11 Januari 2015.
Sosok Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian Komisaris Jenderal Budi Gunawan disebut Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Kapolri. Mantan ajudan Megawati Soekarnoputri saat menjadi presiden itu akan menggantikan kursi yang kini diduduki Jenderal Sutarman. (Baca: 3 Blunder Jokowi Pilih Komjen Budi Gunawan)
Sosok Budi sempat menuai polemik setelah namanya masuk dalam daftar perwira tinggi pemilik rekening gendut. Ia diketahui memiliki rekening senilai Rp 54 dan melakukan transaksi di luar profilnya. Namun laporan PPATK itu mentah setelah Mabes Polri menggelar penyelidikan internal. (Baca juga: Siapa yang Tangani Rekening Gendut Budi Gunawan?)
Irmawan menuturkan kepemilikan rekening gendut seseorang tak identik dengan tindakan krimal. Sebab, kata dia, bisa jadi dana itu berasal dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. "Karena bisa saja dia orang yang berduit," ujarnya. "Bukankah isu itu juga sudah diklarifikasi oleh Kapolri."
Karena itu, Irawan yakin proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap Budi Gunawan tak akan banyak mengalami ganjalan. "Dia kandidat yang punya cukup banyak prestasi dan pengalaman. Saya kira kalau cuma dugaan kepemilikan rekening gendut tidak akan jadi masalah besar," ujarnya. (Baca Pula: Calon Kapolri Budi Gunawan Ruhut Ujungnya Selfie)
RIKY FERDIANTO
Baca Berita Terpopuler:
Jokowi Sodorkan Budi Gunawan: Ini Mimpi Buruk
Alasan Teroris Paris Tak Bunuh Wanita Cantik Ini
Jokowi Tunjuk Budi Gunawan Sebagai Calon Kapolri
Budi Gunawan Calon Tunggal Kapolri: Ada 2 Rahasia
Jokowi Dituding Diskriminatif
Berita terkait
Kala Jokowi Menjadi Sopir Gubernur Jenderal Australia Keliling Kebun Raya Bogor
17 menit lalu
Jokowi menjadi sopir Gubernur Jenderal Australia David Hurley saat mengendarai mobil golf mengelilingi Kebun Raya Bogor
Baca SelengkapnyaTemui Jokowi, Ini Profil Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin
38 menit lalu
Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin bertemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 16 Mei 2024. Untuk apa?
Baca SelengkapnyaJokowi Terima Lawatan Gubernur Jenderal Australia di Istana Bogor
55 menit lalu
Presiden Jokowi menyambut kunjungan kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 17 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaPerbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS
1 jam lalu
Jokowi resmi mengganti sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dengan sistem kelas rawat inap standar (KRIS). Apa perbedaannya?
Baca SelengkapnyaJokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong
1 jam lalu
Presiden Jokowi menyatakan Indonesia siap untuk melanjutkan kerja sama baik dengan Singapura.
Baca SelengkapnyaJokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini
2 jam lalu
Gubernur Jenderal Australia menjadikan pertemuan dengan Jokowi sebagai bagian rangkaian untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia.
Baca SelengkapnyaTerkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
15 jam lalu
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Baca SelengkapnyaPDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas
16 jam lalu
PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.
Baca SelengkapnyaKriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap
18 jam lalu
BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.
Baca SelengkapnyaPesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana
19 jam lalu
Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.
Baca Selengkapnya