Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Budi Gunawan. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Hukum dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Desmond Junaidi Mahesa, mengatakan dugaan rekening gendut calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia Budi Gunawan belum dapat dipastikan kebenarannya. "Bisa saja dia memang orang kaya atau itu harta warisan. Kami harus telusuri dulu, sumbernya halal atau haram," ujar Desmond saat dihubungi Tempo, Ahad, 11 Januari 2015.
Desmond berpendapat, penelusuran sumber aliran dana tersebut harus melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta bagian penyelidikan dari dinas pajak. (Baca: Ternyata, Budi Gunawan Dapat Rapor Merah KPK)
Terlepas dari dugaan kepemilikan rekening gendut, Desmond menilai Budi merupakan polisi yang sangat cerdas dan dapat menempatkan diri dengan baik.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengajukan Budi sebagai calon tunggal Kapolri ke Dewan pada Jumat malam lalu. Pemilihan ini tidak melibatkan rekomendasi dari PPATK dan KPK, tapi hanya dengan rekomendasi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). (Baca: Pilih Budi Gunawan, Jokowi Ingkar Janji)
Desmond berpendapat, dalam hal ini, Budi tidak salah. Ia menilai Jokowi yang harus disalahkan atas pencalonan Budi tersebut. "Jokowi enggak beres. Dia tidak konsisten, katanya semuanya harus transparan."
Budi Gunawan tercatat pemilik harta kekayaan yang terbesar dibanding empat calon pengganti Kapolri lainnya. Total harta kekayaan mantan ajudan Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri itu mencapai Rp 22,6 miliar.
Budi terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara ke KPK pada 26 Juli 2013. Perlu diketahui, laporan kekayaan harga Budi sebelumnya pada 19 Agustus 2008 hanya Rp 4,6 miliar.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
12 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
