Ketua tim penyelidikan orang hilang Oktto Nur Abdullah bersama komisioner Komnas HAM Maneger Nasution (kiri), memberikan keterangan kepada wartawan terkait surat pernyataan penolakan pemanggilan dari Tim Penasehat Hukum Kivlan Zein, di Komnas HAM, Jakarta, 14 Juli 2014. Pemanggilan ini terkait pemeriksaan keberadaan 13 aktivis yang dihilangkan paksa pada 1998 lalu. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta Presiden Joko Widodo untuk dilibatkan dalam menelusuri rekam jejak nama-nama pengganti Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutarman yang pensiun pada Oktober 2015.
"Kami sarankan pemerintah sungguh-sungguh melibatkan Komnas HAM untuk menelusuri rekam jejak calon Kapolri," kata Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis, 8 Januari 2015.
Menurut Maneger, pelibatan Komnas HAM diperlukan lantaran Kepolisian menjadi lembaga yang paling banyak diadukan melanggar hak asasi oleh masyarakat. (Baca: Budi Gunawan Kapolri, ICW: Itu Mimpi Buruk)
Dari total 6.527 berkas pengaduan yang masuk ke Komnas HAM hingga 2014, sebanyak 2.200 di antaranya terkait dengan Kepolisian. "Ini karena polisi tampil paling depan dalam setiap masalah," ujarnya. (Baca: Pemilik Rekening Gendut Masuk Bursa Kapolri)
Adapun Sutarman akan memasuki masa pensiun pada Oktober 2015. Pergantian kepemimpinan di Korps Bhayangkara pun dipersiapkan. Komisi Kepolisian Nasional, misalnya, tengah menelusuri rekam jejak lima nama yang berpotensi menjadi calon Kepala Polri.
Kelima jenderal bintang tiga itu adalah Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komjen Budi Gunawan, Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Dwi Prayitno, Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komjen Suhardi Alius, dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Putut Eko Bayuseno.
