TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan dalam waktu dekat pemerintah akan mengganti pejabat Panglima Tentara Nasional Indonesia, menyusul suksesi di Kepolisian. "Itu kemungkinan baru akan berlangsung satu atau 2 bulan setelah pergantian Kapolri,"kata Jusuf Kalla kepada wartawan di Istana Wapres kemarin. Apalagi, menurut Kalla, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto sudah meminta dirinya segera diganti.Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto berharap Presiden segera memproses penggantian panglima TNI (Koran Tempo, 29/6). "Kalau saya ingin segera, bukan satu paket tapi mendahului,"ujar Endriartono.Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Kohirin Suganda mengakui kabar mengenai suksesi orang nomor satu di TNI sudah mulai dihembuskan lagi. Menurutnya, tinggal menunggu keputusan dari Presiden menentukan orang yang dipilihnya dan waktu yang tepat.Kreterianya? Menurut Kohirin yang punya peluang adalah mereka yang saat ini menjadi kepala staf angkatan dan mantan kepala staf angkatan yang masih aktif. "Artinya hanya mereka yang berbintang empat saja yang berkesempatan dicalonkan. Undang-undang TNI sudah lebih jelas mengaturnya, yakni dari Pati (perwira tinggi) yang pernah dan sedang menjabat Kas angkatan berkesempatan sama,"kata Kohirin.Memiliki hak yang sama, menurut Kohirin, artinya posisi panglima TNI tidak harus dijabat secara bergiliran dari setiap matra yang ada ; TNI AD, TNI AU, dan TNI AL. Seadilnya, semua angkatan mendapat kesempatan menjadi Panglima, tidak melulu harus dari angkatan darat. Apalagi, tantangan Indonesia kini lebih besar pada strategi mempertahankan kepulauan Indonesia (Archipelago).Jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ingin dikenang baik, karena keadilan terhadap angkatan dalam TNI. Ia seharusnya bisa memilih dari angkatan lain selain AD., sebagai pengganti Jenderal TNI AD Endriartono Sutarto. Menurut Kapuspen, peraturan perundangan TNI juga tidak mengharuskan presiden memilih calon yang dikehendakinya atas usulan Panglima TNI. Agus Supriyanto