Patuhi Jokowi, KNKT Tak Mau Ditertawakan Dunia  

Reporter

Rabu, 31 Desember 2014 14:50 WIB

Jokowi (kanan) memantau proses pencarian pesawat AirAsia QZ 8501 dari kokpit pesawat C-130 TNI AU di atas perairan sekitar Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, 30 Desember 2014. Twitter.com/@ Iriana Joko Widodo

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Subkomite Udara Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Masruri memperhatikan intruksi Presiden Joko Widodo dalam mengusut kasus kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501. KNKT memiliki pakem tertentu untuk melakukan investigasi. (Baca: Air Asia, Dimana Lokasi Persis Penemuan 8 Jenazah?)

"Kami ingin seakurat mungkin dan tepat," katanya saat dihubungi, Rabu, 31 Desember 2014. Karena itu, tim tidak menginvestigasi secara terburu-buru. (Baca: Jokowi: Musibah Air Asia, Saya Kehilangan)

Masruri mengatakan KNKT akan melaporkan hasil penyelidikannya lebih cepat, jika telah memperoleh informasi. "Kalau (misalnya) dua bulan, enggak mungkin itu, kami bisa diketawakan dunia internasional," katanya. Mencari penyebab kecelakaan pesawat, kata dia, tidak semudah mencari kulit pisang yang dijatuhkan seseorang.

KNKT mulai mencari penyebab kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 hari ini. Masruri mengatakan dalam pencarian ini, tim telah telah tiba di Pangkalan Bun.

Tim investigasi KNKT beranggotakan 10 orang ahli yang berasal dari berbagai negara. Selain dari KNKT, kesepuluh orang ini adalah ahli keselamatan dari Prancis, penyidik kecelakaan udara dari Inggris dan ahli alat detektor dari Singapura.

Presiden Joko Widodo meminta KNKT mengusut tuntas penyebab hilangnya kontak Air Asia rute Surabaya-Singapura tersebut. "Saya minta KNKT kerja cepat," katanya, Senin, 28 Desember 2014.

ALI HIDAYAT

Berita Terkait:
Identifikasi Korban Air Asia, 25 Dokter Siaga
Crisis Center Air Asia Pindah ke RS Bhayangkara
93 Keluarga Korban AirAsia Berikan Data ke Tim DVI
Jokowi Pimpin Rapat Kabinet Bahas Air Asia QZ8501
Presiden Iran Berduka atas Musibah Air Asia QZ8501

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

32 menit lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

8 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

10 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

10 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

11 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

12 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

13 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

17 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

18 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

19 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya