Presiden Joko Widodo didampingi istrinya Iriana Widodo saat berkunjung di alun-alun rumah jabatan Gubernur NTT, 20 Desember 2014. Presiden Jokowi akan menghadiri acara syukuran HUT ke-56 NTT dan peletekan batu pertama pembangunan Bendungan Reknamo. Tempo/Jhon Seo
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari lembaga survei Cyrus Network, Hasan Nasbi, mengatakan posisi pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla rentan terbelah jika tak memiliki kontrol kuat pada partai politik. Pemerintah tak bisa mengandalkan dukungan penuh dari publik saja, tetapi juga dukungan partai di parlemen. (Baca: Ruhut Ungkap Agenda di Balik Pertemuan Jokowi-SBY)
"Kalau tak ada support dari partai politik di parlemen, akan jadi pemerintahan terisolasi. Pemerintah rentan diobok-obok," kata Hasan pada diskusi hasil survei rating pemerintah di Jakarta, Ahad, 21 Desember 2014.
Berdasar survei Cyrus Network, 70 persen dari 1.220 responden mendukung pemerintah melakukan perbaikan dan menyejahterakan rakyat. Padahal, 57 persen responden menolak kenaikan harga bahan bakar. Hingga kini, elektabilitas Jokowi-JK pun hanya turun 2,2 persen dibanding saat pemilihan presiden Juli 2014. (Baca: Jusuf Kalla Pastikan Perpu Pilkada Lolos Mulus)
Menurut Hasan, Jokowi dan JK harus memasukkan lebih banyak orang yang memiliki kekuatan politik di internal dan luar Koalisi Indonesia Hebat. Ia memandang, Megawati dan Jusuf Kalla hanya dihormati oleh segelintir partai. Jika tak punya patron politik, kemungkinan besar partai pengusung Jokowi bisa membelot beberapa tahun mendatang.
"SBY saja yang punya kontrol di Demokrat masih bisa dimainin. Bulan madu tak akan sampai dua tahun, pada tahun ketiga masing-masing partai memikirkan prospek partai," kata Hasan. (Baca: Fahri Hamzah Ingin Koalisi Prabowo Satu Suara)
Politikus PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, mengatakan Jokowi bukanlah pemimpin boneka yang perlu meminta dukungan elite politik. Ia yakin, dengan dukungan publik, presiden dan wakilnya bisa lebih bebas mengambil kebijakan.
"Dukungan elite tak boleh karena mengarah ke transaksional jadi memang harus dukungan publik. Itulah ukuran kedaulatan pemerintahan Jokowi," kata Maruarar.
