TEMPO.CO, Jakarta - Direktur PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam Tabusala menyatakan akan menunggu peraturan presiden yang baru ihwal rencana pemerintah menjual aset perusahaan tersebut sebagai pengganti dana talangan yang akan dikucurkan pemerintah kepada korban lumpur Lapindo.
Menurut dia, skema pembayaran yang selama ini dijalankan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007 adalah cara pemerintah melakukan jual-beli dengan warga. "Bagaimana langkah selanjutnya, kami tunggu perpres berikutnya," ujarnya ketika dihubungi, Kamis, 18 Desember 2014. (Baca: Pemerintah Talangi Rp 781 Miliar Dana Lapindo)
Kata Andi, saat menggelar pertemuan dengan Dewan Pengarah maupun Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Lapindo menyatakan akan patuh terhadap keputusan pemerintah. "Apa pun yang diputuskan pemerintah, kami akan patuh menjalankannya," ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan penjualan aset PT Minarak Lapindo menjadi salah salah satu solusi pemerintah untuk mengganti kerugian warga akibat lumpur Lapindo. Menurut Andi, Presiden Joko Widodo sudah memanggil pihak-pihak terkait untuk membahas pilihan penggantian kerugian yang bakal diterapkan pada 2015. (Baca: Terancam Lumpur Lapindo, Nenek Ini Harus 'Diculik' )
Opsi penjualan aset Minarak itu disebut Andi karena Minarak masih belum bisa melunasi kerugian lantaran tak punya dana. "Bisa saja aset Minarak dibeli pihak ketiga atau oleh pemerintah. Nanti kami eksplorasi pilihan itu. Kami berusaha agar tahun depan sudah ada solusi konkret," kata Andi.
Utang ganti rugi yang seharusnya dibayar PT Minarak Lapindo Jaya tersisa sebesar Rp 781 miliar. Menurut Andi, pemerintah juga masih punya kewajiban membayar Rp 380 miliar bagi korban di luar area terdampak. Itu belum termasuk sektor komersial industri yang masih harus dibayar Rp 500 miliar. (Baca: Kena Lumpur Lapindo, Puluhan Warga Mengungsi Lagi)
LINDA TRIANITA | MUHAMAD RIZKI
Baca Berita Terpopuler
Tertinggal Pesawat, Dhani: Pilot Garuda Kampret
JK Ketua Umum PMI, Titiek: Saya Tetap Menang
Kisah Ahok dan Keluarga Saat Diancam Preman Pluit
Rupiah Jeblok, SBY Bela Jokowi
Dihujat FPI Soal Natal, Jokowi Dibela Ketua NU
Berita terkait
Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan
3 jam lalu
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaApa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?
6 jam lalu
Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.
Baca SelengkapnyaMicrosoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?
10 jam lalu
Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?
Baca SelengkapnyaTimnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea
13 jam lalu
Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.
Baca SelengkapnyaSekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati
23 jam lalu
Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.
Baca SelengkapnyaPengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem
23 jam lalu
Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.
Baca SelengkapnyaJokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti
1 hari lalu
Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,
Baca SelengkapnyaMembedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru
1 hari lalu
Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.
Baca SelengkapnyaRelawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres
1 hari lalu
Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo
1 hari lalu
Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya