Presiden Jokowi bersama Menhan Ryamizard Ryacudu (kiri) dan KSAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kanan) mengunjungi Pameran Alutsista TNI AD di kawasan Monas, Jakarta, 17 Desember 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Kupang - Sebanyak 2.600 personel dari unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI disiagakan untuk mengamankan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat malam, 19 Desember 2014.
"Personel yang disiagakan akan ditempatkan di lokasi yang akan dikunjungi RI-1," kata Komandan Komando Resor Militer 161/Wirasakti Kupang selaku Komandan Satuan Tugas Pengaman Kunjungan Presiden RI ke NTT Brigadir Jenderal TNI Acmad Yuliarto kepada wartawan di Kupang, Jumat, 19 Desember 2014. (Baca juga: Jokowi ke Kupang Besok, Apa-Agendanya?)
Menurut dia, obyek yang sudah siap diamankan yakni Bandara El Tari Kupang, rumah jabatan Gubernur NTT, dan lokasi pembangunan Waduk Raknamo di Kabupaten Kupang. TNI juga melakukan pengamanan di lokasi yang diperkirakan akan dijadikan obyek blusukan Jokowi.
Karena itu, pihaknya menyiagakan seluruh armada alutsista milik TNI. Menurut Achmad, Jokowi juga akan mengunjungi perbatasan Indonesia-Timor Leste di Wini, Timor Tengah Utara. "Kami sudah siapkan empat helikopter Puma, Super Puma," katanya.
Selain itu, pihaknya juga telah menyiagakan lima kapal perang di perairan Laut Timor untuk mengamankan kunjungan Jokowi. "Jika (Jokowi) ke Wini, kami akan amankan perairan di sana," katanya.
Jokowi dijadwalkan berkunjung ke Kupang, NTT, pada Jumat malam ini. Jokowi akan didampingi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan serta sejumlah menteri Kabinet Kerja.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
8 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
