TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman bidang Penyelesaian Laporan dan Pengaduan Budi Santoso menyebutkan, ada lima daerah yang paling banyak mengadu kepada Ombudsman. "Secara berurutan DKI Jakarta (433), Jawa Timur (413), Jawa Barat (342), Sulawesi Utara (312), dan Jawa Tengah (269)," kata Budi, dalam acara Laporan Akhir Tahun Pengaduan Masyarakat 2014, Rabu, 17 Desember 2014.

Menurut data yang dihimpun, substansi pengaduan terbanyak adalah bidang kepegawaian sebnayak 16 persen, pertanahan 12,9 persen, kepolisian 11,8 persen, serta pendidikan 11,1 persen. "Kebanyakan tentang pelayanan dan birokrasi." katanya. (Baca:Laporan ke Ombudsman, Pungli Pendidikan Terbanyak)

Dari sisi instansi terlapor, pemerintah daerah mendapat aduan dari masyarakat sebanyak 43,7 persen. Dari data Ombudsman, tertulis 77,7 persen mengadukan pelayanan dari pemerintah Kabupaten/Kotamadya, 12,1 persen pemerintah provinsi, 2,6 persen pemerintah kecamatan, 5 persen pemerintah kelurahan, dan 2,6 persen pemerintah desa.

Secara umum, Budi menjelaskan, dari laporan yang diterima Ombudsman, terdapat beberapa hal maladministrasi yang telah dilakukan. Empat pelayanan maladministrasi yang paling banyak dilakukan para instansi adalah penundaan berlarut (25,4 persen), penyimpangan prosedur (20,3 persen), tidak memberi pelayanan (13,9 persen), dan penyalahgunaan wewenang (11,7 persen). (Baca:5 Lembaga Paling Sering Diadukan ke Ombudsman)

Laporan yang masuk ke Ombudsman pada tahun 2014 berjumlah 6.180 laporan. Jumlah itu lebih banyak dibanding tahun lalu yang hanya mencapai 5.173 laporan. Budi mengatakan ada tiga alasan terjadinya kenaikan jumlah pengaduan.

Pertama, masyarakat semakin tahu dan awas dengan adanya Ombudsman sebagai pengawas eksternal pelayanan publik. Kedua, masyarakat memiliki keberanian untuk mengadu ke Ombudsman. Ketiga, secara umum, masih buruknya pelayanan publik pemerintah dan instansi, khususnya pemerintah daerah kepada masyarakat.

MITRA TARIGAN

Baca juga:
Pakistan Berkabung Tiga Hari
Diversifikasi Pasar, Indonesia Incar Oman
Polisi Bubarkan Diskusi Film Senyap di AJI Yogya
2015, Kampung Menteri Susi Punya Pelabuhan Ikan