Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kiri) didampingi Menko Kesra Agung Laksono. ANTARA/Andika Wahyu
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyarankan kubu Aburizal Bakrie alias Ical dan Agung Laksono melakukan islah. "Kami percaya kedua kubu bersaudara, dan kami percaya bahwa masalah internal ini dapat diselesaikan," ujar Yasonna dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Desember 2014. (Baca: Menteri Laoly Tolak Sahkan Kepengurusan Golkar)
Menurut Yasonna, perdamaian antarkubu akan mempercepat pengesahan kepengurusan baru Golkar. Yasonna menilai perpecahan di internal partai beringin terjadi lantaran ada perbedaan dalam membaca Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golkar. (Baca: Konflik Golkar,Agung dan Ical Diminta Rekonsiliasi)
Yasonna melanjutkan, bila perdamaian bisa tercapai, kedua kubu bisa menggelar Munas Golkar bersama untuk membentuk kepengurusan baru. Namun, bila islah tak bisa dicapai, partai beringin harus segera menyelenggarakan sidang Mahkamah Partai Golkar. "Kalau di Mahkamah Partai masih ada perbedaan pendapat, bisa diselesaikan melalui pengadilan," ujar Yasonna. (Baca: Menteri Laoly Tolak Sahkan Kepengurusan Golkar)
Hari ini, Yasonna telah mengumumkan menolak pengesahan kepengurusan Aburizal dan kepengurusan Agung. Alasannya, Kementerian Hukum melihat masih ada pertikaian di internal partai terkait dengan susunan kepengurusan yang baru. Kedua kubu telah menyerahkan susunan kepengurusan pada Senin pekan lalu. (Baca: Jelang Putusan Menteri Hukum, Kantor Golkar Sepi)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Menteri Hukum harus mengumumkan pengesahan kepengurusan maksimal tujuh hari setelah menerima berkas pendaftaran kepengurusan. Namun, bila terdapat perselisihan di internal partai terkait dengan kepengurusan, UU meminta penyelesaian dilakukan melalui mahkamah partai atau pengadilan.
Kemenkumham selama 10 tahun terakhir menelurkan berbagai program untuk mengungkit kesadaran akan Hak Kekayaan Intelektual. Termasuk perjuangan di kancah global demi pengakuan dunia.
