Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Dwipayana (kiri). TEMPO/ Arif Wibowo
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Gajah Mada, Ari Dwipayana, mengatakan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie berbalik arah mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pilkada karena mendapat banyak tekanan. Di antaranya dari Golkar kubu Agung Laksono, masyarakat, dan dua koalisi di Dewan Perwakilan Rakyat.
"Ical menghalalkan segala cara untuk mengurangi tekanan itu. Cara ini dapat memoderasi berbagai tekanan," katanya saat dihubungi Tempo, Selasa, 9 Desember 2014. Menurut Ari, sikap Ical tersebut mencederai kesepakatan Koalisi Merah Putih dan tidak konsisten dengan hasil Musyawarah Nasional Golkar di Bali. "Hal ini dapat menimbulkan luka di internal partai." (Baca juga: Ical Dukung Pilkada Langsung, Ruhut: Mantaplah!)
Selain itu, kesolidan Koalisi Prabowo terancam pecah. Manuver politik Ical tersebut juga disebabkan oleh kekhawatirannya akan berkurangnya jumlah partai yang menolak Perpu Pilkada. Awalnya ada enam partai yang menolak Perpu, yakni Golkar, Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Demokrat.
Namun saat ini hanya tersisa dua partai yang konsisten mendukung pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ari memprediksi kedua partai tersebut akan mengikuti sikap Golkar (Baca juga: Perpu Pilkada, PAN Sejalan Dengan Demokrat)
Sebelumnya, dalam Musyawarah Nasional Golkar di Bali, Aburizal Bakrie memutuskan menolak Perpu Pilkada. Sekitar satu pekan kemudian, Ical berubah pikiran. Aburizal mencuit di Twitter ihwal keputusan Golkar mendukung Perpu Pilkada sekitar pukul 20.00 WIB tadi malam. Beserta alasan perubahan sikapnya, @aburizalbakrie mencuit, "Maka Partai Golkar akan mendukung Perppu usul Pemerintah tentang UU Pilkada tersebut."
