Calon presiden, Joko Widodo tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, 26 Juni 2014. Kedatangan Jokowi tersebut untuk melakukan kewajibannya sebagai salah seorang capres untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Yogyakarta - Presiden Joko Widodo memaparkan poin penting dalam pemberantasan korupsi. Menurut Jokowi, indikator utama keberhasilan pemberantasan korupsi adalah saat kepercayaan publik terhadap pemerintah menguat.
"Jika trust terbangun, masyarakat percaya dan pemerintah memberikan yang terbaik bagi mereka," kata Jokowi saat membuka Festival Antikorupsi di Graha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada, Selasa, 9 Desember 2014. (Baca juga: Jokowi Paksa E-Budgeting pada 2015.)
Menurut Jokowi, trust atau rasa saling percaya antara pemerintah dan publik membuat kualitas kerja birokrasi semakin baik. Dengan demikian, pemerintah bisa memaksimalkan kinerjanya. "Kalau tidak saling percaya, bekerja jadi tidak enak sekali," ujar Jokowi.
Namun Jokowi mengatakan upaya membangun kepercayaan publik kepada pemerintah bisa berhasil ketika pencegahan dan penindakan korupsi berjalan bersamaan. Pencegahan korupsi, kata Jokowi, bisa dilakukan dengan mendorong reformasi dan transparansi birokrasi di sektor anggaran, pajak, perizinan, dan layanan publik. "Sekaligus mengubah mindset dan kemauan pejabat," kata Jokowi. (Baca: Buka Festival Anti-Korupsi, Ini Omongan Jokowi.)
Jokowi yakin cita-cita pemberantasan korupsi, yakni kesejahteraan masyarakat, bisa tercapai ketika sistem pencegahan, penindakan, dan reformasi birokrasi berjalan beriringan. Menurut Jokowi, upaya itu perlu serius dikerjakan karena membangun kepercayaan publik kepada pemerintah bukan hal mudah.
Dalam acara festival antikorupsi, Jokowi datang bersama sejumlah menteri dan pejabat negara. Menteri yang hadir yakni Anies Baswedan, Pratikno, dan Yuddy Chrisnandi. Hadir pula Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis, Kepala Kepolisian Jenderal Sutarman, dan empat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
9 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
