Presiden Jokowi (tengah) duduk bersama Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (kiri), saat upacara HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-43 di lapangan Silang Monas, Jakarta, 1 Desember 2014. Jajaran aparatur diminta meninggalkan mental priayi dalam melayani tugas dan tanggung jawabnya. ANTARA/Fanny Octavianus
TEMPO.CO,Yogyakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan semua kepala daerah menerapkan sistem penganggaran elektronik atau e-budgeting dan cash management. Sistem itu, menurut Jokowi, harus segera berlaku di semua instansi pemerintah pusat dan daerah. (Baca: Jokowi Paksa E-Budgeting pada 2015)
"Kalau sudah begitu, mudah sekali mengontrolnya dan bisa mencegah korupsi," kata Jokowi saat membuka Festival Antikorupsi 2014 di Grha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa, 9 Desember 2014. (Baca: Hari Anti-Korupsi, KPK Berpesan Khusus pada Jokowi)
Jokowi mengatakan, sebagai presiden, seharusnya dia bisa mengecek semua alur kas keuangan negara dengan mudah. Saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi mengatakan, dia bisa mengecek alur kas di satu dinas hanya dengan menggunakan sabak digital (tablet). "Presiden seharusnya bisa memeriksa semua data pajak yang masuk dan pengeluaran dengan dengan sistem e-budgeting dan cash management," ujar Jokowi. (Baca: KPK: Kehadiran Jokowi Klimaks Pencegahan Korupsi)
Jokowi yakin penerapan sistem elektronik akan menutup potensi korupsi dengan cepat. Karena itu, kata Jokowi, e-budgeting dan cash management harus tersambung dengan sistem milik Badan Pemeriksa Keuangan serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Ini strategi preventif. Kalau sudah muncul korupsi, baru masuk ke KPK, kejaksaan, dan polisi," kata Jokowi.
