TEMPO.CO, Bantul - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan meyakini keputusan penarikan Kurikulum 2013 dari 201.779 sekolah sudah tepat meski mendulang kritikan. Anies mengatakan dasar pengambilan keputusan itu kuat, yakni kondisi lapangan.

"Kami sudah lihat kondisi di lapangan, terkait guru maupun buku, dalam empat bulan pelaksanaan muncul banyak masalah," kata Anies di gedung Concert Hall kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta pada Senin malam, 8 Desember 2014. (Baca: Kurikulum 2013 Stop, Nasib Kontrak Buku Tak Jelas)

Menurut dia, permasalahan tidak terletak di kurikulum melainkan tahapan pelaksanaan yang terburu-buru. Seandainya pelaksanaan kurikulum baru itu dilakukan bertahap, tidak akan muncul masalah di lapangan. "Kalau memastikan dulu, guru siap dan sekolah siap, tidak akan ketemu masalah," kata Anies.

Keputusan penarikan Kurikulum 2013 juga memiliki dasar hukum yang jelas. Anies mengatakan dasar hukumnya ada di Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 yang selama ini menjadi acuan Kurikulum 2013. Aturan ini memberi tenggat tujuh tahun untuk melaksanakan kurikulum itu secara merata.

Keputusan penarikan Kurikulum 2013, menurut dia, dilakukan dengan menghentikan dulu penerapannya di 201.779 sekolah, mengoreksi materi dan pelaksanaanya serta menerapkannya secara bertahap. Karena itu, kekhawatiran mengenai pembatalan total Kurikulum 2013 tidak akan terjadi. (Baca: Surabaya Klaim Terapkan Kurikulum 2013 Lebih Dulu)


<!--more-->


"Kemarin dilaksanakan langsung (serentak) setelah satu tahun, padahal kondisi sekolah di Indonesia bervariasi sekali," kata dia. Kemendikbud akan memberi kesempatan bagi 6.221 sekolah lain, yang sudah menjalankan Kurikulum 2013 selama tiga semester, untuk memilih melanjutkan atau tidak.

Bagi sekolah yang memilih tetap melanjutkan kurikulum, maka akan menjadi lokasi pengujian penerapan Kurikulum 2013. "Kalau merasa tidak siap, silakan pakai Kurikulum 2006," kata Anies. (Baca: Selain Guru, Kurikulum 2013 Bikin Murid Stress)

Dia berpendapat, penerapan Kurikulum 2013 di sekolah, yang memiliki nilai akreditasi A dan semua gurunya telah benar-benar terlatih, tidak akan bermasalah. Permasalahan muncul ketika sekolah belum siap, buku tidak ada, dan guru masih butuh pelatihan. "Kurikulum ini memang harus diterapkan, tapi bereskan dulu masalahnya dan jangan terburu-buru," kata dia.

Kepala Sekolah SMKN 2 Depok, Sleman, Aragani Mizan Zakaria berharap Kemendikbud segera mengeluarkan keputusan mengenai konsep pelaksanaan Kurikulum 2013 di 6.221 lokasi uji coba. Sekolahnya salah satu dari 6.200-an tempat uji coba kurikulum baru itu ketika pertama kali diberlakukan pada pertengahan 2013. (Baca: Kurikulum 2013 Distop, Anang: Yang Mampu Lanjutkan)

Menurut Aragani, banyak sekolah kedodoran ketika tidak memiliki fasilitas dan guru yang terlatih dengan baik saat melaksanakan kurikulum tersebut. Karena itu, dia berpendapat, sebaiknya ada evaluasi kemampuan 6.221 sekolah dalam menerapkan Kurikulum 2013. "Beratnya kerja guru dalam penilaian dan banyaknya beban tugas siswa juga perlu dikaji aspek positif dan negatifnya," kata Aragani.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM

Baca Berita Terpopuler
Susi Tunjuk Lima Samurai sebagai Mafia Garam
Lulung Minta Ahok Tak Anggap Dia Musuh
Skenario Nasib Dua Golkar Menurut Menteri Laoly
Menteri Susi Tangkap 22 Kapal Ikan Cina
Ini Cara Polisi Meringkus Perampok di Taksi Putih