Jusuf Kalla memakai sepatu JK Collection dari Cibaduyut, sebelum berangkat ke pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di gedung MPR, Jakarta, Senin 20 Oktober 2014. TEMPO/Tika Primandari
TEMPO.CO, Bojonegoro - Belasan wartawan menginjak-injak kartu tanda liputan dari Komando Resor Militer 082/Citra Panca Yudha Jaya dan Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro karena dilarang meliput kegiatan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jumat sore, 5 Desember 2014.
Awalnya, belasan wartawan dari berbagai media itu menunggu kedatangan rombongan Kalla yang akan mengunjungi Stasiun Kota Bojonegoro. Kalla tiba satu jam kemudian setelah meninjau kegiatan ekplorasi minyak di Blok Cepu. Setelah turun dari mobil, Kalla langsung masuk ke stasiun kereta tersebut. Kalla didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said serta Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil.
Namun wartawan yang mengikuti Kalla dicegat beberapa petugas stasiun. Sempat terjadi saling dorong antara jurnalis dan petugas berseragam biru tua itu. Meski wartawan telah menunjukkan kartu tanda liputan dari Korem Citra Panca Yudha dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, petugas stasiun tidak peduli. (Baca berita lainnya: Jurnalis Malang Kecam Kebrutalan Polisi Makassar)
Karena tetap tidak dibolehkan masuk, wartawan menggelar protes. Mereka berteriak-teriak mengecam sikap petugas stasiun yang dinilai arogan. Sebagai tanda protes, wartawan menginjak-injak kartu berwarna merah, biru, dan hijau tersebut. "Percuma ngurus kartu ke korem dan kodim kalau tetap tidak boleh masuk," ujar Teyang, salah satu jurnalis.
Dia kecewa terhadap petugas stasiun yang ngotot melarang wartawan melakukan peliputan. Menurut Teyang, atasan yang memberi instruksi kepada petugas agar melarang wartawan meliput kegiatan Kalla itu tidak memahami fungsi media massa. "Yang pakai topi itu yang melarang kami masuk," ujarnya. (Baca juga: 4 Wartawan Dianiaya, Kapolri Minta Maaf)
Kepala Penerangan Korem Citra Panca Yudha Jaya Mayor Imam Duhri meminta maaf atas ketidaknyamanan wartawan. Menurut dia, area Stasiun Kota Bojonegoro berada di bawah wewenang petugas setempat, sehingga pihaknya tidak bisa ikut campur. "Kami minta maaf, masalah ini jangan dibesar-besarkan," kata Imam.
