TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan seorang anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut ikut dicokok KPK dalam operasi tangkap tangan di Bangkalan, Jawa Timur. Bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangkalan Fuad Amin Imron, anggota TNI AL itu ditangkap dan digelandang ke kantor KPK.
"Ada satu oknum TNI AL, dia bukan beking, tapi memang orang yang diduga terlibat," kata Abraham di Balai Kartini, Jakarta, Selasa, 2 Desember 2014. (Baca: KPK Tangkap Ketua DPRD Bangkalan)
Meski ditangkap KPK, anggota TNI AL tersebut, kata Abraham, bakal dilepas komisi antirasuah. "Kami akan menyerahkan yang anggota TNI AL ini karena ia akan tunduk pada peradilan militer," katanya. Menurut Abraham, pangkat anggota TNI AL itu di bawah perwira.
Abraham mengatakan petugas KPK mencokok tiga-empat orang dalam operasi tangkap tangan tersebut. Selain Fuad dan seorang anggota TNI AL, pihak swasta juga ditangkap. (Baca: KPK: Ketua DPRD Bangkalan Tak Bisa Mengelak)
Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan operasi tangkap tangan di daerah Jawa Timur itu dilakukan pada Senin, 1 Desember 2014. Barang buktinya uang Rp 700 juta.
Menurut Adnan, pemberian uang kepada Fuad sudah dilakukan berkali-kali. "Ini menyangkut pembayaran ke BUMD (badan usaha milik daerah) terkait suplai gas," kata Adnan. "Pembayarannya untuk penyelenggara negara."
Menurut Adnan, uang suap yang diterima Fuad Amin Imron lebih dari Rp 700 juta. Sebab, ketika masih menjabat Bupati Bangkalan, Fuad tak hanya sekali menerima suap. "Suap ini dilakukan sejak 2007," kata Adnan.
MUHAMAD RIZKI
Terpopuler:
Fahrurrozi, Gubernur Jakarta Tandingan Versi FPI
FPI Pilih Gubernur Jakarta Fahrurrozi. Siapa Dia?
'Tukang Kor' di Munas Golkar Kubu Ical
Berita terkait
KPK Tengah Telusuri Aliran Uang dalam Kasus Dugaan Proyek Fiktif di Telkomsigma
1 jam lalu
KPK tengah menelusuri aliran uang dalam kasus dugaan korupsi di anak usaha PT Telkom, Telkomsigma.
Baca SelengkapnyaSurati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons
1 jam lalu
PP Muhammadiyah belum mendapatkan balasan surat dari Jomowi soal usulan mereka mengenai pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.
Baca SelengkapnyaLHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?
6 jam lalu
KPK telah menjadwalkan pemanggilan eks Kepala Bea Cukai Purwakarta pekan depan untuk mengklarifikasi kejanggalan LHKPN.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Rumah Adik Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Setelah Sita 1 Rumah SYL
8 jam lalu
Nilai rumah mewah Syahrul Yasin Limpo yang disita KPK di Makassar tersebut diperkirakan sekitar Rp4,5 miliar.
Baca SelengkapnyaSaksi Sebut Syahrul Yasin Limpo Minta Ditjen Tanaman Pangan Kementan Bayar Lukisan Rp 100 Juta
8 jam lalu
Permintaan untuk membayar lukisan itu disampaikan oleh eks Staf Khusus (Stafsus) Syahrul Yasin Limpo yaitu Joice Triatman.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Kembali Jalani Sidang Etik, Ini Penjelasannya
14 jam lalu
Nurul Ghufron mengatakan besok dia akan kembali menjalani sidang etik dengan agenda pembelaan.
Baca SelengkapnyaKPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan
14 jam lalu
Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy, akan menjalani klarifikasi soal LHKPN-nya di KPK pekan depan.
Baca SelengkapnyaKorupsi Rumah Dinas DPR, KPK: Vendor Dapat Keuntungan Secara Melawan Hukum
15 jam lalu
KPK memeriksa Indra Iskandar, Sekjen DPR RI, dalam kasus korupsi rumah dinas DPR.
Baca SelengkapnyaJaksa KPK Lacak Sumber Pembelian Mercedes Benz Sprinter 315 CD Milik Syahrul Yasin Limpo
19 jam lalu
Jaksa KPKsedang melacak sumber pembelian mobil Mercedes Benz Sprinter 315 CD hitam milik Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang disita oleh penyidik.
Baca SelengkapnyaSetelah Sita Satu Rumah di Jaksel, KPK Kembali Sita Rumah SYL di Makassar Senilai Rp 4,5 Miliar
21 jam lalu
KPK kembali menyita sejumlah aset milik eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau SYL, kali ini sebuah rumah di Makassar senilai Rp 4,5 miliar.
Baca Selengkapnya